Pemerintah Minim Perhatian Pada Sektor Maritim Menurut Para Pengusaha Galangan Kapal

SURYAMALANG.COM, BANGKALAN – Meski di tengah pandemi Covid-19 di tahun 2021 silam, galangan kapal PT Adiluhung Saranasegara Indonesia di Desa Ujungpiring, Kota Bangkalan sukses memproduksi kapal jenis Roll on-Roll off (Ro-Ro). Namun setelah itu, upaya untuk kembali membangun kapal baru terasa sulit. Selain karena meningkatnya harga bahan baku, juga terbentur dengan minimnya perhatian pemerintah.

Hal itu terungkap pada gelar Rapat Kerja ke-15 PT PT Adiluhung Saranasegara Indonesia yang dikemas dalam Forum Group Discussion (FGD) dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian terkait serta perwakilan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Indonesia di Hotel Aston, Gresik, Sabtu (11/2/2023).

“Sampai dengan saat ini, mungkin perlu adanya perhatian dari pemerintah terhadap sektor maritim yang benar. Hingga saat ini, sektor maritim masih belum maksimal diperhatikan pemerintah, seperti yang berhubungan dengan galangan,”  ungkap pemilik sekaligus Penasehat utama PT Dharma Lautan Utama (DLU), Bambang Harjo Soekartono usai FGD.

Ia kemudian mengambil contoh pemerintah Jepang dengan kebijakan memberikan insentif hingga sebesar 40 persen. Insentif diberikan sebagai bea ganti pembuatan kapal baru yang diproduksi di dalam negeri kepada galangan-galangan kapal domestik negeri itu.  

“(Indonesia) tidak ada insentif yang diberikan kepada galangan-galangan, apalagi ke dunia pelayaran. Dunia pelayaran seperti Jepang yang juga sebagai negara maritim, memberikan insentif 40 persen untuk mengganti kapal baru yang dibuat di dalam negeri mereka,” ungkap Bambang.   

Sekedar diketahui, kapal jenis Ro-Ro KMP Kirana VII (A.062.19.F) merupakan produksi pertama PT Adiluhung Saranasegara Indonesia, anak perusahaan Dharma Lautan Utama Maintenance Facility di Desa Ujungpiring, Kabupaten Bangkalan.

Diluncurkan pada 28 Juni 2021, KMP Kirana VII yang berkapasitas 561 penumpang dan 41 unit kendaraan (21 unit truk dan 20 unit mobil sedan) itu seakan menjawab keraguan dalam upaya meningkatkan industri kemaritiman dalam negeri.

Bambang menjelaskan, bahkan galangan-galangan kapal di negara-negara non maritim, seperti Malaysia dan Vietnam pun juga mendapatkan insentif berupa bunga sebesar 30 persen dari bunga komersial untuk kegiatan industri maritim maupun pelayaran domestik.  

“Selain itu, mereka juga konsentrasi penuh untuk merebut segmen maritim. Terutama masalah yang berhubungan dengan logistik maritim, mereka rebut, seperti Singapura dan Malaysia. Semua kapal yang melintasi Selat Malaka sebagai jalur poros maritim dunia, mereka ambil alih,” jelas Bambang.

Menurutnya, pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat yang dibangun pada tahun 2018 silam dengan anggaran hingga puluhan triliun merupakan bukti bahwa Pemerintah Indonesia kurang memperhatikan sektor logistik maritim.  

Pada posisi-posisi strategis yang menjadi poros maritim dunia seperti Selat Malaka, lanjut Bambang, Pemerintah Indonesia tidak berperan. Malah membangun pelabuhan seperti Patimban yang tidak dilewati poros logistik maritim dunia.

“Pelabuhannya hingga saat ini masih belum bisa dipakai apa-apa. Pemerintah perlu fokus lagi untuk memperhatikan dunia maritime yang ada di Indonesia. Terutama yang pokok-pokok tadi,” pungkasnya.

Koordinator Fungsi Senior Industri Maritim Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian RI, Andi Komara mengungkapkan, perilaku impor kapal baru di Indonesia hingga saat ini masih cukup signifikan. Para industri galangan kapal domestik beranggapan bahwa membangun kapal di dalam negeri belum menjanjikan.

“Karena adanya suku bunga 1 persen per bulan, tenornya juga sangat pendek. Jadi ini yang harus dibangung pemerintah, bagaimana membangun suatu iklim usaha di mana produk kapal dalam negeri itu jauh kompetitif,” ungkap Andi yang didapuk sebagai narasumber.

Selain Andi, nara sumber lain yang dihadirkan dalam FGD itu yakni Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, M Firdaus Manti, Kepala Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Academy, Arif Bijaksana Prawira Negara, Wakil Ketua Umum I DPP INSA, Darmansyah, dan Sekretaris Jenderal DPP IPERINDO, Hilman Risan.