Surabaya dan Malang Menonjol dalam Urusan Kekerasan pada Perempuan dan Anak

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Pemkot Surabaya menargetkan angka kekerasan pada anak dan perempuan bisa turun tahun ini. Seluruh pihak akan dilibatkan.

Hal ini menjadi salah satu masukan dari Forum Anak Surabaya (FAS) dalam Forum Perangkat Daerah (PD), Senin (27/2/2023). Program tersebut diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Surabaya.

Mengutip data Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Surabaya ikut menyumbangkan angka kasus kekerasan pada anak cukup tinggi selama 2022.

Di tahun tersebut, Surabaya berada di peringkat kedua dengan 180 kasus. Surabaya hanya berada di bawah Jember (201 kasus) dan di atas Kabupaten Sidoarjo (167 kasus), Kabupaten Malang (123 kasus) dan Kota Malang (106 kasus) sebagai lima daerah dengan kasus kekerasan pada anak dan perempuan tertinggi di Jatim.

Menjawab masukan tersebut, DP3A-PPKB Surabaya telah melakukan serangkaian pencegahan. Di antaranya, melibatkan seluruh stakeholder.

"Kami memberikan perlindungan dari kasus pornogafi dan pelecehan seksual pada anak. Semua PD hingga saat ini masih berjuang menangani permasalahan anak,” kata Sekretaris Dinas DP3A-PPKB Kota Surabaya, Maulisa Nusiara usai acara.

Menurut Maulisa, kota besar seperti Surabaya tidak dapat menghindari fenomena pelecehan seksual pada anak. Namun, bukan berarti pemkot diam saja.

Dalam mengatasi fenomena itu, jajaran Dinas bergerak. Baik dengan memberikan edukasi dan pendampingan agar permasalahan bisa diselesaikan.

Bukan hanya melalui pencegahan, penindakan hingga pendampingan pun dilakukan kepada para korban. "(Kekerasan pada anak dan perempuan) merupakan fenomena yang terjadi di kota besar," katanya.

"Kami terus bekerja keras. Bagaimana caranya kita mengelola kemudian menyelesaikan masalah itu dengan integrasi dan stakeholder, secepat mungkin. Bahkan, dari kementerian dan pemerintah pusat juga memberikan atensi itu," tambahnya.

Selain soal perhatian pada kasus kekerasan pada perempuan dan anak, Forum Anak Surabaya (FAS) juga menyampaikan berbagai hal yang berikatan dengan kota layak anak.

"FAS juga menyapa hak sipil dan kebebasan, soal lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif seperti tekanan yang diterima oleh anak dari orang tua,” kata Maulisa.

Selain itu, FAS juga menyoroti kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Surabaya. Menjawab pemenuhan kesehatan dan kesejahteraan anak, di Surabaya memiliki 63 puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan serta psikolog yang siap memberikan pendampingan.

Dengan adanya pelayanan itu, anak yang mengalami masalah di dalam keluarga, lingkungan atau akibat perilaku diri sendiri bisa berkonsultasi secara langsung. “Di sana (puskesmas) semua ada, ketika ada masalah mereka bisa berkonsultasi,” jelas Maulisa.

FAS juga menyampaikan fasilitas pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan ruang berbudaya untuk anak di Surabaya. Maulisa menerangkan, anak-anak bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dan lain sebagainya.

Maulisa mengungkapkan, dari segi fasilitas pemkot juga memberikan fasilitas itu kepada anak-anak disabilitas hingga yang ada di dalam panti asuhan.

Maulisa memastikan, harapan FAS sejalan dengan program Pemkot. Seperti yang dikatakan oleh Wali Kota Eri Cahyadi, anak-anak di Surabaya disiapkan sebagai generasi penerus yang berakhlak mulia.

“Saya harap anak-anak Surabaya bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak di kota lain di Indonesia. Selain menjadi anak yang sehat secara fisik, juga sehat lingkungan dan cara berpikirnya,” harapnya.

Fasilitator Forum Anak Surabaya (FAS) Zora Calista mengatakan, dengan adanya Forum PD maka bisa berkontribusi membangun kota, terutama menyuarakan hak anak. Zora melanjutkan, setiap ada forum diskusi seperti ini, bisa melibatkan FAS, demi terwujudnya Surabaya Kota Layak Anak.

“Dengan seperti ini kami harap PD terkait juga bisa menerima dan mengimplementasikan hasil diskusi, bukan hanya sekadar dihadirkan, tapi usulan kami juga bisa untuk menyelesaikan masalah,” harap Zora.

Zora berharap, pelayanan untuk anak di Surabaya semakin baik dan bisa menjadi kota yang benar-benar layak untuk anak-anak. “Kami berharap bukan hanya ada zero case soal masalah anak, akan tetapi juga program perlindungan perempuan dan anak bisa lebih baik lagi,” katanya.

Kasus kekerasan pada anak dan perempuan di Surabaya memang menjadi pekerjaan rumah Pemkot saat ini. Kekerasan tidak hanya terjadi di rumah, namun juga sekolah. 

Di antara yang terbaru adalah dugaan kasus pelecehan seksual di salah satu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Surabaya Pusat. Dilaporkan ke kepolisian pada 16 Februari, korban kasus tersebut diduga mencapai 20 anak. 

Kepada para korban, pemkot telah memberikan pendampingan saat proses penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polrestabes Surabaya dan visum et repertum psikiatrikum di RS Bhayangkara. Pemkot melalui Puskesmas juga melakukan penyuluhan dan edukasi tentang pendidikan seks kepada seluruh siswa yang bersekolah di MI tersebut.