Berita Surabaya Hari Ini

JANGAN KAGET! Jadi Wali Kota/Bupati Butuh Modal 70 Miliar, Jadi Gubernur Butuh Modal 1,7 Triliun

JANGAN KAGET! Jadi Wali Kota Atau Bupati Butuh Modal 70 Miliar, Jadi Gubernur Butuh Modal 1,7 Triliun

SURYAMALANG.COM/Bobby Koloway
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan arahan di depan para staf Pemkot Surabaya, Kamis (19/12/2024). 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Wacana perubahan sistem Pilkada menuju langsung dengan penyempurnaan maupun Pilkada tidak langsung masih terus berkembang.

Terbaru, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkap besarnya modal yang dibutuhkan untuk maju dalam pencalonan Pilkada.

Berbicara saat memberikan arahan di depan para staf Pemkot Surabaya, Kamis (19/12/2024), Bima Arya mengungkapkan bahwa revisi sistem Pilkada masuk dalam prioritas pemerintah pusat.

Mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto, kebutuhan anggaran untuk Pilkada secara langsung yang cukup besar menjadi salah satu pertimbangannya.

"Bapak Presiden (Prabowo Subianto) melihat Pilkada ini mahal. Boros," kata Bima Arya Sugiarto di hadapan pegawai Pemkot yang turut dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini.

Dia mencontohkan anggaran yang harus dikeluarkan kandidat di pemilihan secara langsung.

Mulai dari modal calon legislatif (caleg) DPRD tingkat kabupaten/kota saja mencapai Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar.

Sedangkan untuk calon Bupati/Wali Kota harus memiliki modal mencapai Rp 10 miliar sampai Rp 70 miliar.

"Sedikit berbeda kalau yang maju adalah incumbent (petahana). Mungkin nggak banyak. Sebab, sudah memiliki modal sosial," kata mantan Wali Kota Bogor dua periode ini.

Angka yang lebih fantastis harus dikeluarkan seseorang ketika harus maju di Pemilihan Gubernur.

Bima Arya mengungkapkan, Calon Gubernur harus menyiapkan di angka ratusan miliar hingga triliunan.

"Untuk (calon) Gubernur, ini yang ngeri. Minimal Rp 400 miliar. Bahkan, ada yang sampai Rp 1,7 triliun," ungkapnya.

Menurut Bima Arya, besarnya modal tersebut membuka potensi penyimpangan oleh kepala daerah.

Kepala daerah terpilih akan berupaya untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan.

"Pertanyaannya, uangnya dari mana? Dan balik modalnya bagaimana? Makanya nggak beres ini. Nggak beres," kata mantan Ketua Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ini.

Halaman
12
Sumber: Surya Malang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved