Alasan Pemkot Batu Usulkan Perubahan Raperda Pajak dan Raperda Retribusi Daerah

la menjelaskan dengan perubahan undang undang tersebut, konsekuensinya, segala hal yang berkaitan dengan implementasi Pajak dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah kepada masyarakat.

Kebijakan restrukturisasi serta ekstensifikasi perpajakan dan retribusi daerah oleh pemerintah pusat tersebut, termasuk kebijakan fiskal serta perubahan nomenklatur pada retribusi tentunya memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

Terkait dengan layanan kearsipan, Aries menjelaskan tujuan dari penyelenggaraan kearsipan adalah untuk:

a. Menjamin terciptanya Arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa/keluraharn, lembaga pendidikan, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perusahaan, dan perseorangan secara terpadu dengan menggunakan teknologi memadai dan dapat dipertanggungjawabkan

b. Menjamin ketersediaan Arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah

c. Menjamin terwujudnya pengelolaan kearsipan daerah yang andal sebagai bagian dari penyelenggaraan kearsipan nasional dan pemanfaatan arsip sesuai peraturan perundang-undangan

d. Menjamin pelindungan kepentingan daerah dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik serta terpercaya 

e. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan daerah sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu