Realisasi Pendapatan Daerah Kota Malang 2022 Capai 104,98 Persen

SURYAMALANG.COM, MALANG - Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko membacakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Malang tahun anggaran 2022 dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, Selasa (27/6/2023). Dalam laporan yang dibacakan tersebut, Pendapatan Daerah yang ditargetkan sebesar 2.068.666.283.000.32 terealisasi sebesar Rp 2.171.753.457.135.85. Realisasi mencapai 104,98 persen. Edi menyebut ada pelampauan target sebesar Rp 103.087.000.174.103.85.

Sumber pendapatan tersebut antara lain berasal dari pajak daerah yang ditargetkan Rp 566.000.000.000, terealisasi Rp 547.446.886.621.47 atau sebesar 96,72 persen sehingga kurang target sebanyak Rp 18.253.133.378.53. Retribusi daerah yang ditargetkan Rp 53.498.685.400, terealisasi 41.460.096.255 atau sebesar 76,92 persen sehingga kurang target sebesar Rp 12.438.589.145.

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ditargetkan Rp 28.891.896.459 terealisasi Rp 29.510.000.338,89 atau sebesar 102, 14 persen sehingga ada pelampauan target sebesar Rp 618.106.924.89. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, target Rp 69.238.021.621 terealisasi sebanyak Rp 99.920.327.134.99 atau sebesar 144,31 persen sehingga terdapat pelampauan target Rp 30.682.305.513.99.

Sedangkan belanja yang dianggarkan mencapai Rp 2.545.685.224.17, terealisasi sebanyak Rp 2.188.318.744.870.33 atau sebesar  85, 96 persen. Belanja tersebut terduru atas belanja operasi dianggarkan Rp 2.079.753.168.200, terealisasi sebanyak Rp 1.871.107.791.922.33 atau sebanyak 89,97 persen. 

Dengan rincian belanja pegawai Rp 805.321.434.867.47 dari anggaran Rp 900.549.270.587 atau terealisasi 89,43 persen. Sementara SILPA yang tercatat sebanyak Rp 460.453.652.250.9. 

"Kami sudah menerima 12 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sekali lagi ini capaian yang tidak mudah, walaupun itu kewajiban kami untuk mencapai WTP," ujar Edi.

Terkait pendapatan yang telah mencapai 104 persen dari rencana yang disepakati bersama DPRD Kota Malang, Edi mengatakan catatan itu adalah wujud komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif. Capaian tersebut akan menjadi referensi untuk penyusunan anggaran di tahun berikutnya.

"Hampir 90 persen belanja terserap, namun ada bagian penting tidak terserap karena ada efisiensi, ada program yang tidak terealisasi, contoh pembebasan kawasan parkir di kawasan Malang Heritage dan itu bagus sehingga kami tidak ada kesalahan," paparnya.

Anggaran yang dialokaikan untuk Bantuan Tidak Terduga (BTT) ketika pandemi juga tidak terealisasi karena kondisi yang telah pulih. Edi tidak merinci angkanya, hanya saja ia menyebut jumlahnya besar. 

"Angkanya cukup besar," terangnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Asmualik mengingatkan agar kerja maksimal eksekutif diupayakan. Masih ada sejumlah catatan target yang belum tercapai. Di sisi lain, jumlah SILPA juga terus naik dari tahun ke tahun

"Pendapatan sudah kami naikan lebih dari Rp 1 triliun, tapi dari keinginan kami di tahun berikutnya masih jauh. Kami harap ada lompatan untuk pendapatan daerah. Paling tidak bisa lebih mendekati lagi, saya ingin dimaksimalkan sehingga bisa mencapai target. Kalau pendapatan jauh dari perencanaan akan bahaya untuk pembangunan Kota Malang," terangnya. 

Mengenai catatan jumlah SILPA, dewan berkomitmen untuk mendalami angka yang hampir menyentuh Rp 500 miliar tersebut. Menurut Asmualik, angka itu cukup tinggi dan terpantau belum mengalami penurunan sejak masa anggota dewan menjabat dari awal.

"Kami akan dalami kenapa kok angkanya masih tinggi. Harapan kami SILPA menurun sehingga dana itu tepat dirasakan masyarakat.  Kami bandingkan per tahun sejak kami menjabat, kami selalu ingatkan agar tidak tinggi," tegasnya. (Benni Indo)