Pertemuan Sekolah-Siswa di SMPN 20 Membahas Tentang Mahalnya Seragam Sekolah

SURYAMALANG.COM, MALANG-Pertemuan Wali Kota Malang Sutiaji dengan perwakilan sekolah dan siswa dengan pembahasan perundungan juga menyinggung soal mahalnya seragam sekolah, Jumat (28/7/2023). Kegiatan itu difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang di aula SMPN 20. Wali kota menekankan agar koperasi sekolah (kopsid) tidak menjual mahal seragam sekolah melebihi harga pasaran.

"Kopsis jangan menjual yang membebani. Paham nggih. Gubernur Jatim juga sudah menyampaikan itu di SMA dan SMK. Saya juga minta ke SD dan SMP.  Masio gak seragam gpp kok (meski tidak seragam gak papa). Asal jangan memakai kaos oblong ke sekolah. Yang penting juga niatnya bersekolah," jelas Sutiaji di acara itu. Ke depan, ada rencana akan menyiapkan seragam sekolah di APBD pada 2024.

Ia menyatakan, dari APBD memang ada pemberian kain seragam namun untuk siswa dari keluarga tidak mampu. Ini biasanya juga dibagikan ke sekolah-sekolah baik negeri dan swasta setelah sekolah mengirimkan daftar siswanya ke Dikbud. Tahun ini rencana akan dibagikan ke 2500 stel seragam. Sedang Suwarjana, Kadis Dikbud Kota Malang menjelaskan 

Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana menyatakan tidak mengetahui bagaimana perhitungan harga seragam di sekolah. Ia berjanji akan ke sekolah untuk mengevaluasinya. "Wah kalau kami (Dikbud) tidak pernah menghitung. Itu langsung dari teman-teman koperasi di tiap sekolah. Kan ada yang Rp 1 juta, Rp 1,2 juta bahkan saya juga dengar SD itu ada yang Rp 1,5 juta. Itu kami gak pernah ikut campur itu," papar Suwarjana pada suryamalang.com usai acara.

Maka pihaknya hanya menekankan agar jangan sampai lebih mahal dari harga di pasaran. "Saya bilang gitu. Dan tolong jangan dipaksakan, jangan diwajibkan membeli di sekolah lewat koperasi sekolah. Silahkan masyarakat mau beli dimanapun, yang penting kami sampaikan bahwa kebutuhannya," terangnya. Jika membeli seragam sendiri di luar misalkan warna (seragamnya) misal tidak pas, birunya agak tua, agak muda, itu tidak apa. 

"Begitu juga untuk seragam SD, mau warna merahnya gimanapun gak apa-apa. Makanya mulai dulu juga saya sudah menyampaikan bahwa tolong jangan dipaksakan. Kalaupun memang wali murid ini gak punya uang untuk beli seragam silahkan agar sekolah ini membantu. Dan alhamdulillah teman-teman di sekolah sudah laporan ke kami," papar Suwarjana.

Sehingga walimurid juga harus terus terang misalkan tidak punya biaya, maka akan diberikan gratis. "Kalau kami kehabisan stok akan kami mintakan ke Dinas Pendidikan," kata Suwarjana menirukan laporan kasek. Ia menyebutkan memang sejauh ini penyaluran seragam gratis untuk warga tidak mampu memang setelah PPDB. Itu seragam yang diadakan lewat dana APBD. 

Yaitu satu stel kain seragam putih-merah dan pramuka. Begitu juga yang SMP, satu stel kain seragam putih biru dan pramuka. Terkait penganggaran seragam di APBD pada 2024, Suwarjana akan berkoordinasi dengan DPRD karena harus berhitung anggarannya. "Mungkin ya untuk sementara ya kuatnya hanya untuk kelas 1 SD, kelas 1 SMP. Nah nanti menginjak ke SD/SMP swasta, akan kami kaji dengan teman-teman dewan. Dan saya yakin bisa dianggarkan di APBD," jawab Suwarjana.

Dikatakan, jumlah lulusan SD ada 15.000 an. Maka untuk kelas 1 SMP dikisaran angka itu. Sylvianita Widyawati