Bayar Sekolah Pakai Jelantah di SMP 4 Muhammadiyah Kota Malang

SURYAMALANG.COM, MALANG - SMP 4 Muhammadiyah Kota Malang melakukan inovasi bayar uang pendidikan dengan minyak jelantah. Inovasi tersebut merupakan buah kerjasama SMP 4 Muhammadiyah Kota Malang dengan PT Teladan Makmur Persada yang berlokasi di Jakarta Timur.

Kepala SMP 4 Muhammadiyah Kota Malang, Sahran mengungkapkan, program bayar biaya sekolah dengan minyak jelantah ini ia gerakan karena melihat adanya pelajar yang putus sekolah.

Faktor ekonomi menjadi alasan ada pelajar yang putus sekolah. Sejak menjadi kepala sekolah pada April 2023 lalu, Sahran berupaya mencari solusi agar tidak ada pelajar di Kota Malang yang putus sekolah.

"Saya kan baru di SMP, per April 2023. Sebelumnya saya di SD. Terus saya lihat kondisi siswa banyak yang tidak bisa membayar, tidak punya biaya sekolah. Akhirnya saya harus berpikir bagaimana mereka sekolah tanpa memikirkan biaya. Lalu kami mencari informasi dari alumni kampus. Akhirnya bertemu dengan perusahaan yang mengelola jelantah tersebut," ujar Sahran, Senin (14/8/2023).

Pihak sekolah menemukan solusi pembayaran menggunakan minyak jelantah. Siswa baru ataupun lama bisa membayar kebutuhan sekolah menggunakan jelantah. Jelantah tersebut akan dibeli oleh perusahaan. Jelantah yang diterima oleh perusahaan akan diekspor ke Jerman.

Setelah merancang program tersebut, Sahran menyosialisasikannya kepada orangtua wali murid. Dalam forum sosialisasi, para orangtua wali murid menyetuji program tersebut. 

"Akhirnya kami luncurkan. Kami lihat kondisi anak-anak dan memang kalau bisa sekolah harus gratis semua," terang Sahran.

Kewajiban membayar sekolah tidak diterapkan secara menyeluruh kepada para pelajar. Bagi pelajar yang memiliki kemampuan ekonomi, bisa membayar separo dari kebutuhan sekolah. Membayar sekolah dengan jelantah tersebut diprioritaskan bagi pelajar yang ekonominya sulit.

Saat ini, ada 40 pelajar di SMP 4 Muhammadiyah. Jumlahnya tidak lebih dari 50 pelajar. Ada tiga kelas saja di sekolah yang terletak dalam Kelurahan Dinoyo tersebut.

Sejak diresmikan pada 11 Agustus 2023, sudah ada tiga jiriken berukuran 20 liter yang ditampung oleh sekolah. Sekolah tidak memiliki target setoran minyak jelantah ke perusahaan.

"Tidak ada target dan nanti diambil langsung oleh timnya perusahaan," paparnya.

Sahran berharap, langkah SMP 4 Muhammadiyah ini bisa diikuti oleh lembaga pendidikan yang lain. Menurutnya, saat ini cukup sulit mendapatkan siswa bagi sekolah swasata. Di sisi lain, sekolah swasta sangat membutuhkan siswa dan pengembangan lainnya untuk menjangkau pendidikan yang unggul.

Pemerintah Kota Malang telah merencanakan program sekolah swasta gratis di Kota Malang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana menyatakan, pihaknya telah merampungkan 70 persen pembahasan rancangan regulasi tersebut.

Secara garis besar, Suwarjana menegaskan perlunya ada sekolah gratis di sekolah swasta. Mekanismenya, sekolah swasta akan diguyur kebutuhan pendanaan dari APBD. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang telah mencatat kebutuhan tambahan anggaran mencapai Rp 40 miliar untuk meralisasikan sekolah swasta gratis tersebut.

Sekolah swasta yang berminat untuk mendapatkan kucuran dana APBD bisa melakukan pengajuan permohonan ke dinas. Oleh Dinas akan dikaji dan ditelaah. Kata Suwarjana, dinas akan mencari sekolah yang memiliki guru kredibel sebagai prioritas.

"Memang yang menjadi kendala kami, ada 57 kelurahan di Kota Malang, namun SMP negeri baru ada 30. Kalau layaknya, ada 57 sekolah. Kota Malang ini kan kota pendidikan. Banyak berdiri sekolah swasta. Sekolah swasta ini adalah anak kami yang harus diberi kasih sayang. Kami ke depan punya program semoga terealisasi. Kami akan gratiskan sekolah swasta," tegas Suwarjana saat ditemui di SD Negeri 2 Tanjungrejo, Jumat (11/8/2023).

Dijelaskan Suwarjana, perbedaan yang ada selama ini antara sekolah swasta dan negeri adalah sisi pembiayaan. Sekolah negeri di Kota Malang gratis karena tenaga pendidik yang ada di dalamnya digaji menggunakan APBD. Sekolah dilarang untuk menarik biaya dari peserta didik.

Meskipun telah mengupayakan adanya sekolah swasta gratis, namun Suwarjana meyakini tidak semua sekolah swasta mau mengambil kesempatan mendapat pembiayaan dari APBD. Ia mengira, akan ada 50 persen dari seluruh jumlah sekolah swasta baik SD atau SMP di Kota Malang yang ambil kesempatan tersebut.