Angka Kemiskinan Kota Malang Belum Menyentuh Sebelum Pandemi

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyatakan jumlah warga miskin di Kota Malang menurun sebanyak 8.000 Kepala Keluarga (KK). Wahyu mengaku telah mendapatkan laporan tersebut dari Badan Pusat Statistik Kota Malang.

"Saat ini, penurunan kemiskinan di Kota Malang dari 4,37 persen menjadi 4,26. Ini kurang lebih 8.000 kepala keluarga. Berarti tingkat kemiskinan di Kota Malang ini sudah turun. Saat ini menduduki posisi kedua terendah di Jawa Timur setelah Kota Batu," ujar Wahyu.

Dijelaskan Wahyu, angka kemiskinan Kota Malang saat ini hampir menyentuh 19 ribu jiwa. Meskipun sudah ada penurunan, namun Wahyu nampak belum puas. Pasalnya, angka tersebut masih di atas angka kemiskinan sebelum pandemi. Pada 2019, tahun sebelum pandemi terjadi, angka kemiskinan Kota Malang 4,07 persen. Wahyu menyatakan, target penurunan kemiskinan ke depan setidaknya sama dengan angka sebelum pandemi tersebut.

Meskipun sudah ada penurunan, namun Wahyu nampak belum puas. Pasalnya, angka tersebut masih di atas angka kemiskinan sebelum pandemi. Pada 2019, tahun sebelum pandemi terjadi, angka kemiskinan Kota Malang 4,07 persen.

Wahyu menyatakan, target penurunan kemiskinan ke depan setidaknya sama dengan angka sebelum pandemi tersebut. Angka kemiskinan di Kota Malang pada 2020 naik dari 4,07 persen menjadi 4,44 persen. BPS Malang mencatat, kenaikan angka kemiskinan ini akibat pandemi. Angka 4,44 persen itu sama dengan 38,77 ribu warga Kota Malang masuk dalam kategori miskin.

"Walaupun ini belum sesuai dengan kondisi kemiskinan sebelum pandemi, yakni 4,07 persen tapi ini sudah menjadi prestasi tersendiri terkait upaya penurunan angka kemiskinan. Ada beberapa program yang kita lakukan untuk penanganan kemiskinan, termasuk upaya menggerakan ekonomi kreatif," kata Wahyu.

Wahyu juga meminta agar pendataan mulai dari tingkat kelurahan dilakukan secara tepat. Pendataan ini penting dilakukan agar penyaluran bantuan atau intervensi program pembedayaan tepat sasaran. Perbedaan data yang terjadi saat ini dikatakan Wahyu karena adanya perbedaan metode yang dilakukan masing-masing insntansi.

"Sebenarnya tidak berbeda, data dasar yang kami ambil dari BPS. Nah, perbedaan itu karena survey yang dilakukan antar lembaga, berbeda namun ketika disatukan, bisa menyatukan data dengan pola yang berbeda. Hingga akhirnya BPS menyimpulkan ada penurunan kemiskinan di Kota Malang," terang Wahyu. 

Kepala Dinas Sosial P3AP2KB, Donny Sandito mengatakan ada 187 ribu jiwa warga Kota Malang yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial menggunakan data ini untuk mengentaskan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

"Data DTKS itu terkait dengan seluruh jaring pengaman sosial di pemerintah. Nah, data itu bergerak dan itu bukan merupakan data untuk penerima bansos saja. Seluruh penerima bansos harus tercatat di DTKS. Kami setiap waktu memverifikasi DTKS. Salah satu pintu masuk adalah musyawarah kelurahan," ujarnya.

Perbedaan data yang ada saat ini karena beberapa hal. Di antaranya, perpindahan warga yang tidak terdata, lalu adanya warga yang meninggal dunia serta ada faktor kemiskinan baru.

"Misal dia pisah dengan ayahnya, lalu buat KK sendiri dengan kondisi ekonomi yang sulit. Ini memang fakir miskin baru. Oleh karena itu data ini bergerak sehingga perlu diverifikasi," urai Donny. (Benni Indo)