UMK Kota Batu 2024 Ditolak SPSI Jika Hanya Naik 4,86 Persen, Minta Kenaikan 8 Persen

SURYAMALANG.COM, BATU - Sebelum upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2024 ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur, Dewan Pengupahan Kota Batu menggelar rapat perhitungan UMK.

Pihak yang mengikuti rapat tersebut yakni Disnaker Kota Batu, Apindo, PHRI, Serikat Pekerja dan akademisi.

Dari hasil pertemuan yang digelar beberapa hari lalu, muncul angka UMK Kota Batu naik 4,86 persen atau Rp 147.397.

Terkait kenaikan yang tidak sampai 5 persen itu, Bagian Hukum SPSI Kota Batu Heru Subagyo menegaskan pihak SPSI tidak setuju dengan jumlah tersebut dan memilih untuk tidak menandatangi hasil rapat tersebut.

“Kami tidak setuju dan saya sebagai perwakilan SPSI yang datang saat itu memilih untuk tidak tanda tangan," ungkap Heru Subagyo kepada Suryamalang.com, Minggu (19/11/2023).

Ia mengatakan SPSI menginginkan kenaikan sebesar 8 persen, bukan tanpa alasan.

"Tahun lalu saja kenaikannya 7,7 persen, padahal tahun ini kondisinya angka pengangguran sudah turun dan pertumbuhan ekonomi di Kota Batu juga tinggi,” kata Heru.

Untuk itu pihak SPSI Kota Batu pada Senin (20/11/2023) besok akan mengirim surat terkait hal ini ke Disnaker Kota Batu.

Sementara itu Kepala Disnaker Kota Batu, Erwan Puja Fiatno, angka 4,86 persen itu muncul berdasarkan perhitungan setelah Dewan Pengupahan Kota Batu melakukan rapat. 

“Jadi memang berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan sesuai data yang diberikan oleh Provinsi termasuk BPS mengenai tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks lainnya di Kota Batu dan Provinsi Jatim maka diperoleh kenaikan Rp 147.397 dari UMK tahun lalu. Artinya UMK Kota Batu tahun 2024 menjadi Rp 3.177.764,” ujar Erwan Puja.

Sebagai rincian perhitungan UMK Kota Batu tahun 2024, inflasi Kota Batu mencapai 3,01 persen, pertumbuhan ekonomi Kota Batu 6,18 persen dan indeks tertentu 0,3 sehingga diperoleh angka kenaikan 147.397.

“Hasilnya pelaku usaha menandatangi kenaikan UMK, untuk perwakilan SPSI tidak setuju. Sehingga SPSI akan mengusulkan formula perhitungan UMK mereka sendiri untuk disampaikan ke Disnaker dan Gubernur Jatim,” jelasnya.

Berdasarkan PP Nomer 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak akan mempengaruhi usulan yang akan disampaikan ke Pj Wali Kota Batu dan Gubernur Jawa Timur.