Inilah Deretan SKPD Pemkot Batu yang Realisasi Serapan Anggaran Masuk Catatan Merah

SURYAMALANG.COM, BATU - Pemerintah Kota Batu telah memaparkan realisasi kinerja dan realisasi belanja daerah pada tahun 2023 lalu.

Realisasi serapan anggaran belanja daerah Kota Batu sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 1,1 triliun atau sebesar 85,64 persen dari target Rp 1,3 triliun.

Meski demikian ada 5 SKPD Pemkot Batu yang mendapat catatan merah terkait serapan yang tidak mencapai 80 persen.

Kelima SKPD itu ialah Dinas Perhubungan, Diskoperindag, Dinas Sosial, Sekretariat DPRD dan Dinas Tenaga Kerja.

Sedangkan tiga Dinas yang paling tinggi serapannya adalah Dispendukcapil (96,4 persen), Diskominfo (85,5 persen), dan DP3AP2KB (94,1 persen).

Apabila diruntut mulai dari yang terendah, Dinas Tenaga Kerja Kota Batu menjadi SKPD Pemkot Batu dengan serapan paling rendah yakni hanya 60,6 persen.

Dari pagu anggaran Rp 11,8 miliar, realisasinya hanya sekitar Rp 7 miliar.

Selanjutnya Sekretariat DPRD hanya 74,9 persen dari pagu anggaran Rp 59,2 miliar terealisasi Rp 44,3 miliar.

Dinas Sosial sebanyak 76,7 pesen dari pagu anggaran Rp 27,1 miliar terealisasi Rp 16,9 miliar.

Diskoperindag 78,1 persen dari pagu anggaran Rp 21,6 miliar hanya terealisasi Rp16,9 miliar dan Dinas Perhubungan realisasi sebesar 79,6 persen dari pagu anggaran Rp 27,1 miliar terealisasi Rp 21,6 persen.

"Ada penambahan anggaran pada PAK yang diberikan pada kelima OPD tersebut sehingga waktu dalam penggunaan anggarannya sangat terbatas. Sehingga ini bukan karena program kerjanya tidak berjalan," kata Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, Jumat (12/1/2024).

Selain itu Aries mengatakan, di tahun 2024 ini agar kinerja seluruh SKPD dapat lebih maksimal dibanding tahun 2023, maka akan dilakukan evaluasi tiap tiga bulan sekali atau tiap triwulan. Sehingga dapat segera diketahui jalan keluar jika ada masalah yang dialami masing-masing SKPD.

“Saya melihat cara bekerjanya masih terlalu rutin. Masih ada OPD dengan realisasi dibawah 80 persen. Mulai tahun ini kami akan evaluasi kinerja APBD dan realisasi setiap OPD 3 bulan sekali sesuai ketentuan," jelasnya.

Selanjutnya untuk SKPD yang realisasinya terendah, akan mengikuti sesi asistensi oleh tenaga ahli Wali Kota. Review dan asisten dengan tenaga ahli, diharapkan dapat mengetahui sejak awal kendala dan permasalahan yang dialami SKPD.