Tak Semua UMKM di Kota Malang Punya Sertifikat Halal

SURYAMALANG.COM, MALANG - Tidak semua Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Malang memiliki sertifikat halal. Dari sekitar 80.000 UMKM, hanya 520 produk yang sudah memiliki sertifikat halal.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi mengatakan ada berbagai kendala untuk meningkakan jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi halal.

"Mayoritas pelaku UMKM malas-malasan urus sertifikat halal. Padahal kami sudah memberi pendampingan dan memberi kemudahan dalam pelayanan," ujar Eko kepada SURYAMALANG.COM, Jumat (19/1).

Eko menyebut pelaku UMKM sangat penting memiliki sertifikasi halal, terutama UMKM yang bergerak di produksi kuliner. Menurutnya, sertifikat halal tersebut dapat menarik pada pangsa pasar dari daerah lain, maupun negara lain yang berpenduduk muslim.

Pemkot Malang mengupayakan mewujudkan wisata dengan labelisasi halal pada produk. "INi untuk menangkap peluang ekonomi lebih luas. Kami punya banyak klinik bisnis dan UMKM yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM," terangnya.

Sektor kuliner menjadi incara para investor di Kota Malang. Perputaran uang transaksi dari sektor kuliner tahun 2023 mencapai Rp 1,4 triliun. Nilai itu meningkat Rp 400 miliar dibandingkan tahun 2022.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Handi Priyanto mengatakan sektor kuliner tumbuh seiring pulihnya kondisi ekonomi pasca pandemi. Bahkan, realisasi pajak restoran yang mencapai Rp 106 miliar menempati posisi kedua penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Pajak restoran menjadi penyumbang nomor dua terbesar setelah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)," tutur Handi.