Janji Bahas Gate 13, Kementerian PUPR Undang Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan dan Pemkab Malang

SURYAMALANG.COM, MALANG - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan bertemu dengan pemerintah Kabupaten Malang, stake holder, serta perwakilan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan untuk membahas gate 13 di Stadion Kanjuruhan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Malang, Firmando Hasiholan Matondang ketika menemui keluarga korban Kanjuruhan di Kantor Pemkab Malang, Senin (21/1/2024).

Pada pertemuan kali ini, keluarga Kanjuruhan menuntut gate 13 dibongkar selama proses renovasi.

Mereka menginginkan gate 13 dijadikan sebagai museum pengingat bahwa pernah terjadi 'genosida' warga Malang.

Menyikapi hal ini, Firmando mengatakan bahwa sampai saat ini gate 13 belum dilakukan pembongkaran.

"Gate 13 masih seperti itu. Bahkan gate di sebelah kanan dan kiri juga belum dilakukan pembongkaran," kata Firmando.

Ia menyebutkan, saat ini menunggu usulan terkait desain dari gate 13.

Namun yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian PUPR.

Sebagaimana diketahui, renovasi Stadion Kanjuruhan dilakukan langsung oleh kementerian PUPR.

Sehingga untuk membahasa desain Gate 13, Kementerian PUPR nantinya akan mengundang Pemkab Malang dan perwakilan keluarga korban.

"Tapi bukan kami Pemerintah Kabupaten Malang. Nantinya dari PUPR yang akan mengundang panjenengan semua dan saya," sambungnya.

Dikatakannya, pertemuan ini rencananya akan dilakukan akhir Januari, atau paling lambat di awal Februari.

"Sesuai dengan komitmen yang sudah disampaikan Pak Wakil Bupati kemarin kita akan bertemu dengan PUPR. Waktunya mereka yang menentukan. Mudah-mudahan kalau toh paling lambat di awal Februari, kalau beliau menyampaikan di akhir Januari ini kita akan bertemu," bebernya.

Secara terpisah, pendamping keluarga korban Tragedi Kanjuruhan dari LBH Pos Malang, Daniel Alexander Siagian menambahkan, untuk rapat koordinasi dari PUPR bersama Pemkab Malang, ia meminta keluarga korban untuk dilibatkan.

Ia tidak ingin kebijakan pembangunan ditetapkan secara sepihak tanpa melibatkan keluarga korban.

"Jangan sampai kebijakan pembangunan ditetapkan sepihak mengingat sudah banyak penolakan dari kami," tukasnya.(isn)