Kaesang Balas Kritikan Ganjar Soal Bansos Saat Debat, Singgung Kasus Korupsi Bansos Kader PDI-P

Sri Mulyani: Bansos dari APBN

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/2/2024) siang.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengonfirmasi bahwa pemanggilan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke istana oleh Presiden Jokowi tersebut untuk membahas agenda terkait dengan pelaksanaan APBN 2024.

"Betul, pukul 14.30 WIB bu Menkeu diagendakan untuk diterima Bapak Presiden di Istana Merdeka, untuk melaporkan hal-hal terkait pelaksanaan APBN 2024," katanya kepada wartawan melalui pesan singkat, Jumat (2/2/2024).

Lebih lanjut, Ari pun membantah bahwa pemanggilan Menteri Keuangan tersebut dihubungkan dengan isu mundur yang selaras dilakukan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Dia menekankan bahwa Sri Mulyani hingga hari ini masih menjalankan tugas untuk memimpin Kementerian Keuangan.

Bahkan, Ari menyebut bahwa kabinet Indonesia Maju yang dinaungi oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin masih solid.

"Bu Menkeu tetap bekerja seperti biasa menjalankan tugas-tugas untuk memimpin Kementerian Keuangan," ujar Ari.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Beberkan Anggaraan Bansos di Tahun 2023 Sebesar Rp 476 Triliun dan Naik Rp 20,5 Triliun Menjadi Rp 493,5 Triliun di Tahun 2024

Sehari sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan adanya penambahan anggaran bantuan sosial (bansos) dari Rp 476 triliun di tahun 2023 naik menjadi Rp 493,5 triliun di tahun 2024. Hal itu pun menjadi sorotan terhadap pemerintahan Jokow Widodo. 

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, penebalan bantuan sosial (bansos) tersebut merupakan salah satu bentuk upaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melindungi masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.

“Berbagai paket kebijakan diluncurkan pada triwulan IV-2023 guna menjaga daya beli masyarakat," kata Sri Mulyani saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Rabu (31/1/2024) lalu.

"(Bansos) mendorong permintaan domestik, antara lain melalui penebalan bantuan sosial bagi kelompok miskin dan rentan dalam bentuk BLT (bantuan langsung tunai) El Nino dan bantuan pangan,” kata dia lagi.

Di samping itu, pemerintah juga melakukan penguatan akses pembiayaan bagi UMKM melalui percepatan program kredit usaha rakyat (KUR) serta dukungan penguatan sektor perumahan melalui insentif fiskal (PPN DTP) dan Bantuan Biaya Administrasi (BBA) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pemerintah juga secara konsisten tetap mendukung berbagai agenda pembangunan, seperti penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dukungan pelaksanaan Pemilu 2024, dan penyelesaian proyek strategis nasional (PSN).