Berita Trenggalek Hari Ini
BREAKING NEWS : Trenggalek dan Tulungagung Rebutan 13 Pulau, Dijadwalkan High Level Meeting
Kabupaten Tulungagung berpegang pada Kepmendagri, sedangkan menurut RTRW Provinsi Jatim maupun RTRW Kabupaten Trenggalek 13 pulau itu milik Trenggalek
Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti | Editor: Dyan Rekohadi
SURYAMALANG.COM, TRENGGALEK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek dan Pemkab Tulungagung saat ini tengah 'berebut' 13 pulau yang diklaim masuk wilayah mereka masing-masing berdasarkan ketetapan berbeda.
Pemerintah Kabupaten Trenggalek tengah berupaya untuk menarik kembali 13 pulau di perairan Kecamatan Watulimo yang masuk ke wilayah Kabupaten Tulungagung.
Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Trenggalek, Teguh Sri Mulyanto menuturkan 13 pulau tersebut masuk wilayah Kabupaten Tulungagung setelah terbit Kepmendagri 050-145 tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode data wilayah administrasi pemerintah dan pulau.
Dari kegiatan pemutakhiran data kepulauan yang dilakukan Kemendagri, 13 pulau tersebut dimasukkan ke Kabupaten Tulungagung.
Setelah 13 pulau tersebut tercantum dalam wilayah Kabupaten Tulungagung versi Kepmendagri, Kabupaten Tulungagung langsung memasukkan 13 pulau tersebut kedalam Perda nomor 4 tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) tahun 2023-2043.
"Sedangkan berdasarkan Perda Provinsi Jatim Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Jatim Tahun 2023-2043 dan Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032, menyebutkan bahwa 13 pulau tersebut, masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Trenggalek," kata Teguh, Rabu (14/8/2024).
Namun demikian menurut Teguh dalam Permendagri nomor 58 tahun 2021 terdapat ruang untuk mengajukan permohonan usulan melalui gubernur terkait pemutakhiran data kepulauan tersebut.
Hal tersebut ditindaklanjuti dengan rapat pada 3 Mei 2024 yang diinisiasi oleh Kemendagri dengan Kabupaten/Kota se-Jatim, atas permintaan Pemprov Jatim yang hasilnya menyebutkan bahwa 13 (pulau yang saat ini masuk wilayah administrasi Kabupaten Tulungagung) diusulkan pemutakhirannya agar masuk wilayah administrasi Kabupaten Trenggalek.
Pemprov Jatim pun memfasilitasi untuk pertemuan lanjutan pada tanggal 1 Agustus yang disimpulkan terdapat duplikasi pulau di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek sebanyak 13 pulau.
"Jadi Kabupaten Tulungagung berpegangan pada Kepmendagri, sedangkan menurut RTRW Provinsi Jawa Timur maupun RTRW Kabupaten Trenggalek 13 pulau tersebut berada di wilayah Trenggalek," tegasnya.
Untuk menentukan kepemilikan 13 pulau tersebut, akan diadakan pertemuan lanjutan, dengan melibatkan para Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung, dalam rangka penetapan kesepakatan, yang difasilitasi oleh Pemprov Jatim, sesuai arahan dari Kemendagri.
"Sampai saat ini belum ditentukan kapan high level meeting tersebut akan dilaksanakan, namun pada intinya penentuan tersebut adalah kewenangan dari pemerintah pusat karena yang kita lakukan adalah sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah," pungkasnya.
13 pulau yang jadi 'rebutan' Trenggalek dan Tulungagung :
1) Pulau Anak Tamengan
2) Pulau Anakan
3) Pulau Boyolangu
4) Pulau Jewuwur
5) Pulau Karangpegat
6) Pulau Solimo
7) Pulau Solimo Kulon
8) Pulau Solimo Lor
9) Pulau Solimo Tengah
10) Pulau Solimo Wetan
11) Pulau Sruwi
12) Pulau Sruwicil
13) Pulau Tamengan
Trenggalek
Tulungagung
Kecamatan Watulimo
Pemprov Jatim
Kemendagri
Breaking News
TribunBreakingNews
13 pulau di Watulimo
Ratusan Orang di Trenggalek Kehilangan Rumah Akibat Bencana Alam Tanah Gerak |
![]() |
---|
32 Jiwa Terisolasi Akibat Tanah Longsor di Trenggalek, BPBD Turunkan Alat Berat Buka Akses Jalan |
![]() |
---|
Tanah Longsor di Trenggalek, Tembok Rumah Warga Jebol hingga Bahayakan Ruas Jalan Nasional |
![]() |
---|
Polres Trenggalek Ciduk 9 Tersangka Kasus Narkoba dan Obat Terlarang, 3 di Antaranya Residivis |
![]() |
---|
Kasus Kebakaran di Trenggalek Meningkat, Faktor Utama Penyebabnya Adalah Kelalaian Manusia |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.