Home Industri Miras Ilegal Milik Ketua Partai Solidaritas Indonesia Kota Batu Digerebek Polisi

SURYAMALANG.COM, BATU - Polres Batu menggerebek home industri minuman keras (miras) ilegal di Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

Diketahui home industri tersebut memproduksi minuman fermentasi berkadar alkohol 27 persen yang sudah beroperasi sejak tahun 2017 lalu.

Dari hasil penggerebekan yang dilakukan petugas pada Jumat (2/8/2024) lalu sekitar pukul 14.30 WIB, polisi mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya ratusan botol miras, alat produksi dan alkohol meter.

“Home industri ini telah berjalan selama hampir 7 tahun tak berizin."

"Kami berhasil mengamankan berbagai barang bukti, termasuk mesin produksi minuman beralkohol ilegal,” kata Kapolres Batu, AKBP Andi Yudha Pranata, Selasa (20/8/2024).

Hasil produksi yang berhasil disita yakni sebanyak 145 botol berukuran 4,5 liter, 50 botol berukuran 750 mililiter, dan 60 galon berukuran 18 liter.

Selain itu, polisi juga menyita satu set mesin destilasi atau penyulingan, mesin sterilisasi atau pengering, galon plastik untuk media pencampuran, gelas ukur, alkohol meter.

Berbagai macam bahan baku seperti buah-buahan, air, ragi sakaromises dan gula.

“Semua barang bukti ini akan diproses lebih lanjut melalui sistem peradilan cepat (Tipiring) yang akan dilaksanakan pada Rabu, 21 Agustus 2024, di Pengadilan Negeri Malang,” jelasnya.

Diketahui pemilik home industri ilegal tersebut bernama Prima Agrinda, Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kota Batu.

“Pemilik home industri tersebut Sdri Prima Agrinda, telah menjalankan usaha ini selama hampir tujuh tahun tanpa memiliki izin resmi,” terangnya.

Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Pasal 300 KUHP terkait kegiatan penjualan minuman beralkohol tanpa izin.

Kapolres juga mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menentukan langkah hukum selanjutnya terhadap kegiatan produksi dan perdagangan minuman beralkohol ilegal.

“Kami akan merumuskan tindakan lanjutan bersama instansi terkait untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku,” pungkasnya.