UPT Kementerian Pertanian Gelar Publik Hearing untuk Tingkatkan Kualitas Layanan Publik

SURYAMALANG.COM, BATU - Bertempat di Brizantha Convention Hall BBPP Kota Batu, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kota Batu sebagai salah satu UPT Kementrian Pertanian (Kementan), menggelar publik hearing secara online dan offline, Jumat (23/08/24).

Kegiatan tersebut diikuti perwakilan UPT Kementan, Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Mitra Kerjasama dan Stake Holder terkait.

Hadir juga Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan, Sam Herodian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widhi Arsanti, Sekretaris BPPSDMP, Siti Munifah dan Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, Agus Muttaqin.

Kegiatan tersebut digelar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mewajibkan kepada setiap badan publik dan lembaga negara untuk mengelola dan membuka informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas.

Tuntutan akan keterbukaan informasi di badan publik sejalan dengan tujuan KIP yaitu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (Good Governance) melalui prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum dengan keterlibatan masyarakat pada setiap proses pengambilan kebijakan suatu Badan Publik.

Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu sebagai salah satu UPT Kementerian Pertanian (Kementan) yang berada di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian memiliki peran untuk mendukung terwujudnya kesuksesan pembangunan pertanian melalui kegiatan pelatihan.

Untuk memberikan akses informasi publik, BBPP Batu perlu melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka dan efisien, diantaranya melalui kegiatan public hearing.

Public hearing dilakukan sebagai upaya dalam merespons masukan dan saran terkait pelaksanaan dan standar pelayanan publik di BBPP Batu.

Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan, Sam Herodian, mengatakan dengan program terbaru dari presiden terpilih, khususnya dalam hal penyediaan pangan peranan BBPP Batu ini akan semakin besar.

“Itulah pentingnya publik hearing ini, supaya masyarakat mengetahui layanan apa saja yang ada di BBPP Batu. Segala hal yang terkait dengan peternakan bisa dilaksanakan disini dengan skala nasional,” kata Sam Herodian, Jumat (23/8/2024).

Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widhi Arsanti menyampaikan kegiatan publik hearing ini merupakan kewajiban bagi suatu instansi untuk menentukan standar pelayanan yang harus terus berkembang.

“Harapannya dengan publik hearing yang diselenggarakan oleh BBPP Batu ini dapat memberikan pemahaman lebih pada stakeholder yang sudah hadir pada hari ini untuk kemudian menerima layanan dari BBPP Batu dengan baik,” ujar Santi.

“BPPSDMP ini lingkupnya nasional sehingga penerima layanan bukan hanya dari jawa timur saja tetapi seluruh Indonsia. Maka kita harus meningkatkan kapasitas untuk memberikan layanan pelatihan peternakan baik secara online maupun offline dengan skala nasional,” tambahnya.

Sedangkan, Kepala BBPP Batu Roby Darmawan menuturkan publik hearing ini dilaksanakan sebagai wujud komitmen BBPP Batu dalam pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan serta mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.

“Dalam public hearing ini kami menggali masukan dan saran membangun dari pengguna layanan, menyamakan persepsi, serta menangkap ide-ide kreatif atas standar layanan yang telah dilakukan oleh BBPP Batu,” jelas Roby.