Belanja Pegawai Pemkot Malang Diproyeksikan Tembus Rp 1 Triliun pada 2025, DPRD Minta Penjelasan

SURYAMALANG.COM, MALANG - Proyeksi angka belanja pegawai di Pemkot Malang yang hampir menyentuh angka 50 persen dari APBD Kota Malang 2025 menjadi sorotan anggota Dewan.

Sorotan itu langsung terlontar dalam rapat paripurna perdana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Senin (28/10/2024). 

Rapat paripurna perdana tersebut tentang penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap rancangan KUA-PPAS APBD Kota Malang 2025.

Fraksi Nasdem-PSI menyoroti masih belum idealnya pengeluaran untuk belanja pegawai.

Suyadi, juru bicara dari Fraksi Nasdem-PSI menyatakan bahwa belanja pegawai di Pemkot Malang hampir menyentuh angka 50 persen.

Padahal, sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022, mengamanatkan pembatasan proporsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja APBD.

"Fraksi kami menilai anggaran belanja pegawai sebagaimana proyeksi tahun anggaran 2025 masih sangat tinggi yakni sebesar Rp 1,1 triliun. Angka itu hampir 50 persen dari belanja operasional di proyeksi belanja daerah. Angka itu bertolak belakang dengan semangat merit sistem," kata Suyadi. 

Fraksi Nasdem-PSI meminta penjelasan hal tersebut ke Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan.

Rencananya, jawaban akan disampaikan oleh Iwan besok, Selasa (29/10/2024).

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti belanja pegawai.

Sektor ini disorot oleh Fraksi PDI Perjuangan karena mengalami kenaikan saat yang lainnya mengalami pengurangan.

Agoes Marhaenta dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan angka awalnya RP 992 miliar menjadi Rp 1,1 Triliun untuk belanja pegawai.

"Sehingga mendorong kuntinuitas perbaikan kinerja pelayanan berbasis inovasi dan kreativitas dengan sistem evaluasi yang lebih ketat," kata Agoes.

Belanja operasi juga merupakan pos anggaran yang sangat besar.

Proyeksinya mencapai 92,75 persen dari postur anggaran belanja daerah.

Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan melalui parameter hasil kinerja secara transparan dalam penggunaannya.

"Sehingga benar-benar menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilits, serta dilakukan audit terhadap penggunanya," tegas Agoes.

Fraksi Gerindra mengingatkan eksekutif untuk bijak mengelola anggaran di tengah kondisi sulit masyarakat saat ini.

Utamanya mengenai kenaikan anggaran belanja pegawai.

Juru bicara Fraksi Gerindra, Fanny Agung Prasetyo mengatakan dalam rancangan KUA-PPAS APBD 2025, belanja pegawai penyerapannya lebih besar RP 834 miliar.

Angka yang lebih tinggi dari pada belanja modal sebesar Rp 405 miliar. 

"Hal ini perlu mendapatkan perhatian agar pemerintah dapat lebih bijaksana dalam mengalokasikan anggaran yang ada," katanya.

Fraksi Gerindra juga meminta agar eksekutif bisa menerapkan transparansi pengelolaan anggaran.

Danny mengatakan, dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, maka dapat meningkatkan kepercayaan pemerintah.

"Ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk bekerja lebih efisien, efektif, dan transparan," tegasnya.

Penjelasan Pemkot Malang

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan mengatakan adanya kenaikan belanja pegawai karena adanya tambahan pegawai yang berstatus P3K. 

Tambahan pegawai ini tidak bisa dihindari karena telah menjadi kebijakan pemerintah pusat, meskipun usulannya dari pemerintah daerah.

"Saya akan sampaikan lebih komplet lagi mengenai belanja pegawai di rapat berikutnya. Memang ada kebutuhan dari honorer, guru, dan peningkatan kesejahteraan. Kami sudah upayakan meminimalisir, tapi ada kebijakan pengangkatan guru honorer ke P3K, penguatan pendidikan juga menjadi konsen kami sehingga kami tidak bisa mencapai apa yang diharapkan porsi 30:70," kata Iwan.

Iwan menegaskan, semua program yang telah disusun oleh eksekutif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang.

Pemkot Malang telah mencanangkan 11 program prioritas dari hasil belanja masalah.

Salah satu yang cukup serius akan dikerjakan adalah makan bergizi gratis bagi masyarakat.

"Programnya telah mengarah untuk dampak ke masyarakat. Ada program prioritas seperti makan bergizi namun harus kami sesuaikan dengan RPD 2024-2026. Uji coba sudah dilakukan, cuma angkanya belum kami publikasikan. Kami perlu duduk bersama dengan DPRD. Mungkin setelah jawaban saya akan informasikan," kata Iwan. (Benni Indo)