Petunjuk Teknis Makan Bergizi Gratis Belum Diterima Pemkot Malang

SURYAMALANG.COM, MALANG - Petunjuk teknis program makan bergizi belum turun, meski begitu, Pemkot Malang telah mencanangkan bahwa program itu menjadi salah satu prioritas yang dikerjakan pada 2025.

Saat ini, Pemkot Malang juga tengah membahas penganggaran bersama DPRD Kota Malang. Salah satu yang dialokasikan adalah untuk program makan bergizi.

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan menyatakan pihaknya tengah menunggu petunjuk teknis pelaksanaan program yang telah dijanjikan oleh Prabowo-Gibran itu saat kampanye pemilihan presiden 2024. Iwan menegaskan, Pemkot Malang bersiap melaksanakan program yang diberikan oleh pemerintah pusat.

"Kami akan diskusikan dengan DPRD. Lalu akan dijadwalkan uji coba juga. Nanti itu akan dijadikan dasar untuk pengalokasian," ujarnya, Kamis (31/10/2024). 

Sebelumnya, Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka telah meninjau pelaksanaan uji coba makan bergizi di sebuah sekolah yang ada di Jakarta. Di Kota Malang, uji coba juga telah dilakukan di dua sekolah dasar selama dua minggu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana saat dikonfirmasi mengatakan, dalam pelaksanaan itu, pihaknya hanya mempersiapkan jumlah siswa. Sedangkan kebutuhan bahan disiapkan oleh panitia dari pemerintah pusat.

"Disediakan oleh Gojek," katanya, Kamis (31/10/2024).

Dalam pelaksanaan uji coba tersebut, Suwarjana mengaku melihat langsung bagaimana pelaksanaan makan bergizi.

Selama dua pekan, para siswa di sekolah dasar menadpatkan makan gratis. Menu makanan berubah-ubah setiap harinya.

"Jenis makanannya berbeda setiap harinya. Pokoknya yang bergizi. Empat sehat, lima sempurna," ujarnya.

Suwarjana tidak mengetahui kapan program makan bergizi itu diaplikasikan di Kota Malang. Saat ini dirinya tengah menunggu informasi mengenai rencana pelaksanaan program itu.

"Saya tidak tahu kapan dan belum ada pemberitahuan sejauh ini," terangnya.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyebut belum mengetahui detail pelaksanaan teknis makan bergizi di daerah.

Sejauh ini, belum ada petunjuk teknis atau aturan turunan yang menjad dasar bagi daerah untuk pelaksanaan pembagian makanan bergizi gratis.

“Belum ada. Pastinya kan akan turun ke daerah. Pada dasarnya pasti akan kami laksanakan karena itu program nasional.

Seperti apa mekanisme anggarannya pastinya disesuaikan dengan anggaran daerah jika dibutuhkan APBD. Tapi ini teknisnya seperti apa belum ada,” ungkapnya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Asmualik mengatakan kebutuhan bahan pokok makan bergizi bisa diproduksi oleh pelaku UMKM.

Asmualik menyebut bahwa program yang diturunkan dari tingkat pemerintah pusat bisa berdampak pada penduduk lokal di daerah. Namun sejauh ini, belum ada informasi apapun mengenai pelaksanaan makan bergizi gratis.

Asmualik, saat ditemui di DPRD Kota Malang mengatakan, jika UMKM digerakkan maka menambah pendapatan orang terlibat. Jika dilihat dari kebutuhan makan bergizi, akan ada banyak bahan yang dibutuhkan seperti makanan berprotein, daging, telur, susu, hingga sayuran.

"Kalaupun ada komplain, bisa cepat diselesaikan karena yang memproduksi kan masyarakat sekitar. Standarnya kami, UMKM harus dilatih sesuai proyeksi kebutuhan pemerintah. Jangan sampai mereka sudah jalan tidak ngerti apa-apa," sebut Asmualik.

Asmualik juga mengatakan kalau makan bergizi gratis bisa menjadi instrumen mengatasi kemiskinan. Pasalnya, dengan adanya program makan bergizi gratis, bisa mengurangi pengeluaran harian masyarakat.

"Makan gratis bisa mengatasi kemiskinan karena akan melibatkan banyak orang. Ini tadi saya dari sekolah. Karena ini hal baru, ada pertanyaan seperti apa menunya, apakah anak didik mau makan itu, jangan sampai tidak dikonsumsi?" ujarnya.