Soal Mapel Coding dan AI di SD dan SMP, Sekdin Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Ungkap Fakta

SURYAMALANG.COM , MALANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Malang menyatakan usulan penerapan Mapel pilihan coding dan AI di SD dan SMP Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming belum serta merta dijalankan.

Sejauh ini Rakor evaluasi kebijakan pendidikan masih mencari  informasi dari daerah-daerah.

Dalam Rakor itu mengundang para kepala dinas dari seluruh Indonesia di Jakarta pada Senin (11/11/2024). 

Kegiatan itu menghadirkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti serta Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Hetifah Sjaifudian.

Tri Oky Rudianto Prastijo SE MSi, Sekdin Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang menyatakan bahwa kegiatan itu masih mencari informasi dari daerah-daerah. Termasuk soal PPDB di Kota Malang dan daerah lainnya.

"Di provinsi seperti  apa. Bagaimana permasalahannya, terkait P3K dan lainnya. Masih masih sekedar itu. Belum sampai keputusan," jelas Tri Oky, Selasa (12/11/2024).

Sedang terkait penerapan di SD dan SMP akan ada Mapel pilihan coding dan AI, ia menyebut masih belum sampai membahas secara detil itu. 

"Kemarin belum sampai membahas detil soal coding. Tapi seperti tentang PPDB di Indonesia seperti apa. Apa Unas masih diperlukan atau tidak dan lainnya. Sebab masih dalam rapat koordinasi untuk mencari informasi, masukan untuk kedepannya untuk kebijakan nanti," jawab dia.

Termasuk apakah PPDB zonasi penting, berapa persentasenya. Termasuk permasalahan di kota, kabupaten, P3K termasuk di sekolah swasta bagaimana? Apa kembali ke sekolah swastanya atau tidak. Apa jadi persoalan baru? Kan biasanya hasil P3K ke sekolah negeri. Apakah dengan P3K bisa menyelesaikan persoalan guru? Kan ternyata belum," jawabnya. 

Jadi masih mengindentifikasikan permasalahan-permasalahan tahun sebelumnya dan ke depannya untuk 2025-2026.

Sebab waktunya sudah mepet harus sudah ada keputusan cepat dan tepat.

"Jadi pertemuan kemarin masih seperti itu. Prinsipnya sesuatu yang sudah baik, meski di pelaksanaannya kadang ada penyimpangan. Harapannya jangan ada ada penyimpangan-penyimpangan," kata Oky.

Dikatakan, jika dirasa tidak sesuai dengan daerah, maka daerah bisa melaksanakan usulan untuk mempermudah/mempercepat baiknya seperti apa.

"Dan Pak Menteri akomodatif banget. Tidak serta merta dari pusat. Yang sudah baik ya diteruskan," pungkasnya. 

Sedang terkait wacana memasukkan materi coding dalam kurikulum pendidikan yang dititipkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Indonesia Prof Abdul Mu’ti sudah dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sejak September 2024 lalu untuk mahasiswa baru.