DPRD Kota Malang Imbau Eksekutif Inklusif Menyerap Aspirasi Publik di RKPD

SURYAMALANG.COM, MALANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mendorong eksekutif dapat menjalankan program inklusif dalam rancangan awal rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) 2026 yang sedang disusun.

RKPD 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Jawa Timur 2025-2026 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

RKPD Kota Malang diharapkan bisa menampung segala persoalan yang terjadi di masyarakat Kota Malang.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, perlunya semu pihak bergerak untuk bisa memetakan masalah yang dihadapi.

Pemerintah sangat membutuhkan masukan dari masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang hadir.

“Sehingga bagaimana kami bisa melibatkan seluruh lapisan masyarakat sebagai sasaran dari suatu kebijakan," kata Amithya, Senin (3/2/2025).

Persoalan di tengah masyarakat tidak hanya persoalan sosial, namun juga ada persoalan ekonomi, lingkungan, hingga budaya.

Maka dari itu, menurutnya sangat penting Menyusun program kerja dari Pemkot Malang yang nantinya mampu menjangkau kebutuhan seluruh warga.

“Seluruh lapisan masyarakat Kota Malang itu bisa merasakan bagaimana kebijakan itu hadir di tengah-tengah mereka," ujarnya.

Pembahasan RKPD 2026 yang kini tengah berjalan harus bisa berkesinambungan dengan kepala daerah yang baru nantinya.

Saat ini, Pemkot Malang dipimpin oleh Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan.

Dalam waktu dekat, akan dilantik wali kota definitif yakni Wahyu Hidayat.

Keberlanjutan pembahasan disebutnya akan menitikberatkan pada penyesuaian program di dalam RKPD dengan visi-misi kepala daerah terpilih.

Amithya cukup yakin, Wahyu sudah memiliki perencanaan yang jelas untuk menyelaraskan program dengan visi dan misinya sebagai kepala daerah.

“Ketika kebijakan itu dibuat, secara garis besar, sudah tersusun,” paparnya.

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan menjelaskan, kerangka pikir RPJMN 2025-2029 menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan sumber daya manusia berkualitas.

Sementara itu, RKPD Kota Malang 2026 ditujukan untuk peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), peningkatan kualitas taraf kesehatan masyarakat, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja, kesempatan kerja, dan lapangan berusaha.

Strategi ini disusun tetap berdasarkan kerangka pikir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

"Untuk mewujudkannya, perlu birokrasi yang bersih, efektif, dan efisien. Daya saing sumber daya manusia yang berwawasan global digital, responsif, dan berkarakter," ujar Iwan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Iwan menegaskan pentingnya peran sektor pendidikan dan sektor lain seperti kesehatan.

Peningkatan kualitas SDM harus ditopang dengan dukungan pendidikan berkualitas.

Pemkot Malang akan merancang strategi atau program untuk pemerataan layanan pendidikan inklusif. Pun layanan beasiswa agar akses pendidikan terjangkau bagi semuanya.

"Ada muatan lokal karakter, penguatan literasi dan numerasi. Kami juga pentingkan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat agar anak-anak tidak stunting. Pelayanan kesehatan harus maksimal dan olahraga menjadi budaya hidup," kata Iwan. (Benni Indo)