DAFTAR 5 Menteri Layak di-Reshuffle Berdasarkan Survei, Prabowo Tak Segan Pecat 'Kerja Untuk Rakyat'

SURYAMALANG.COM, - Berikut daftar lima menteri layak di-reshuffle berdasarkan survei yang dilakukan lembaga penelitian independen, Center of Economic and Law Studies (Celios).

Pembahasan mengenai reshuffle menteri ramai disorot setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan pihaknya tidak segan memecat pembantunya yang tidak becus bekerja. 

Selain itu, Prabowo juga meminta agar para menteri bekerja semata-mata demi rakyat bukan untuk kepentingan yang lain. 

Dari daftar lima menteri yang layak di-reshuffle versi Celios, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia termasuk salah satunya. 

Baca juga: Pecat Bahlil Unek-unek Buruh Semprot Menteri ESDM Buat Aturan LPG 3 Kg Ngawur, Presiden Turun Lagi

Celios merilis survei terkait kinerja dari menteri Prabowo dengan tajuk 'Rapor 100 Hari Kabinet Prabowo-Gibran: Kinerja, Tantangan, dan Harapan' pada Selasa (21/1/2025).

Celios pun menetapkan para menteri yang perlu di-reshuffle itu berdasarkan bidang kementerian yang dipimpin. 

Melansir Tribunnews.com, berikut daftarnya:

1. Bidang Ekonomi - Budi Arie

Di bidang ekonomi, sosok yang perlu di-reshuffle adalah Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi dengan 48 poin.

Tak cuma itu, Budi Arie juga masuk sebagai menteri dengan kinerja terburuk karena memiliki poin sebanyak -41.

Di sisi lain, Budi Arie juga dianggap sebagai menteri yang tidak terlihat bekerja oleh 30 persen responden yang ditanya.

"30 responden menilai Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi) tidak terlihat bekerja selama 100 hari pertama pemerintahan" demikian keterangan yang tertulis dikutip pada Rabu (22/1/2025).

Baca juga: Said Abdullah: Pertumbuhan Ekonomi Tinggi dan Berkualitas di Era Presiden Prabowo, Mungkinkah?

"Keterlibatan koperasi dalam program makan bergizi gratis (MBG) juga bukan karena kebijakan dari menteri koperasi" lanjutnya. 

"Tetapi, memang sudah ada dalam rancangan awal Badan Gizi Nasional untuk melibatkan koperasi dalam program MBG," sambung keterangan tersebut. 

Budi Arie juga dianggap tidak memiliki terobosan sebagai Menkop terkait pengelolaan koperasi.