'Pecat Bahlil' Unek-unek Buruh Semprot Menteri ESDM Buat Aturan LPG 3 Kg Ngawur, Presiden Turun Lagi

SURYAMALANG.COM, - Seruan "pecat Bahlil" terlontar dari unek-unek Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal. 

Said Iqbal menilai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tidak bisa bekerja sehingga layak untuk di-reshuffle.

Pernyataan Said Iqbal tidak luput dari kebijakan distribusi LPG 3 kg per 1 Februari 2025, dimana pengecer tidak boleh lagi menjual dan warga langsung beli ke pangkalan.

Aturan tersebut membuat kegaduhan, menciptakan antrean panjang dan memicu langkanya LPG 3 kg.

Alih-alih menyelamatkan rakyat dari permainan harga, aturan tersebut justru menyulitkan masyarakat karena jadi sulit mendapat LPG 3 kg.

Pada Selasa (4/2/25) aturan kemudian berubah setelah Presiden Prabowo Subianto turun tangan memperbolehkan pengecer berjualan LPG 3 kg lagi dengan syarat mendaftar sebagai sub-pangkalan resmi Pertamina.

Baca juga: UPDATE Harga LPG 3 Kg di Pengecer dan Pangkalan, Tanpa Subsidi Rp 42.750 Aslinya Rp 12.750

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan larangan penjualan gas LPG 3 kg ke pengecer merupakan kebijakan ngawur. 

"Kebijakan melarang penjualan LPG di tingkat pengecer adalah kebijakan yang ngawur" kata Said Iqbal kepada awak media di depan kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (5/2/2025). 

"Kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat," lanjutnya melansir Tribunnews.com.

Padahal Presiden Prabowo kata Said Iqbal, sudah mengulang-ulang, jangan sakiti rakyat, layani rakyat. 

"Begitu LPG hilang di tingkat pengecer, bagaimana mungkin orang berjalan mencari LPG hampir berjam-jam" jelasnya. 

"Jangan anggap semua ini Jakarta atau Jawa, kota-kota besar," terangnya. 

Pelosok-pelosok negeri itu, pangkalan-pangkalan dijelaskan Said Iqbal hanya beberapa saja. 

"Total pangkalan seluruh Indonesia saja hanya 4 ribu pangkalan" ungkapnya. 

"Karena ini adalah kebijakan yang ngawur, kita tolak, Partai Buruh dan KSPI menolak," tegasnya.