Alhamdulillah 106 Siswa SMAN 1 Mempawah Bisa Ikut SNBP 2025, 7 Siswa Lainnya Masih Diperjuangkan

"Kami membuat persyaratan dengan surat kuasa dan tinggal menunggu hasilnya. Namun, ternyata ada siswa yang belum lengkap datanya, sehingga kami dinilai belum bisa difinalisasi," jelasnya.

Meskipun telah berusaha menghubungi berbagai pihak, termasuk direktorat dan Dinas Provinsi, hasilnya tetap nihil.

"Saya ada diberi nomor dari direktorat juga tidak bisa, kemudian saya menghubungi Dinas Provinsi Kabid SMA, tetapi jawabannya juga belum bisa," tambahnya.

Baca juga: Pernyataan Gunawan HS Pasca Penetapan KPU, Harap Sahabatnya Sanusi Kembangkan Potensi Malang

Hukuman Bagi Guru Lalai

Inilah hukuman Febrini wakil kepsek SMAN 1 Mempawah di Kalimantan Barat (Kalbar) yang bikin ratusan siswanya gagal ikut SNBP. 

Akibat kelalaiannya, Febrini mendapat ancaman yakni penundaan gaji hingga tak bisa naik jabatan. 

Selain Febrini, namun ancaman ini juga bakal diberikan ke pihak-pihak sekolah yang lalai isi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) para siswa SMAN 1 Mempawah.

Guru yang berkaitan bakal terancam ditunda gaji hingga tak bisa naik jabatan.

Hal tersebut disampaikan oleh penjabat Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson melansir dari Kompas.com, Kamis (6/2/2025).

“Saya akan proses hukuman disiplin kepada kepala sekolah sekolah, guru operator atau siapapun yang terbukti lalai dalam menyelesaikan data sampai finalisasi nilai pada aplikasi PDSS,” kata Harisson.

Seperti diketahui, PDSS merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar siswa dapat mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.

Untuk Madrasah Aliyah (MA), Harisson akan berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalbar untuk melakukan pembinaan pihak-pihak yang terlibat.

Baca juga: Ketakutan Hotman Paris Saat Ricuh dengan Razman Nasution, Bukan Karena Dipukul Tapi Ada Hal Lain

 “Saya harapkan Kepala sekolah benar-benar mengikuti petunjuk dari operator PDSS Kemendikti,” harap Harisson.

Harisson menjelaskan, sanksi disiplin yang diberikan nantinya tergantung hasil pemeriksaan, seberapa besar kesalahan atau kelalaiannya.

 “Yang melakukan pemeriksaan itu nanti sekretaris daerah, Kepala BKD, Inspektur Daerah, Asisten 3 Sekda dan BPSDM,” ungkap Harisson.