PENYEBAB Warung Madura Sering Tekor hingga Surat Tantangan Carok Viral di Yogyakarta

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas upaya menjaga kondusivitas wilayah menyusul beredarnya surat tantangan "carok" yang viral.

"Diskusi ini untuk mencari solusi yang praktis. Masalah yang sudah terjadi biarlah selesai, kita tidak membahas itu lagi," ujar Mahrus.

Mahrus memberikan usulan praktis untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.

Salah satu usulan tersebut adalah mencantumkan aturan pembayaran tunai di Warung Madura.

Ia juga menekankan pentingnya menghindari sikap rasisme dalam bentuk apapun.

Pesan Sultan HB X

Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan masalah yang berkembang antara masyarakat Madura dan suku Papua di Yogyakarta telah melalui beberapa pertemuan, baik antara Forkopimda maupun perwakilan masyarakat.

"Pimpinan warga masyarakat Madura di Jogja itu bertemu hari ini. Itu sebetulnya kami sudah berproses rapat dari satu tempat ke tempat lain," tutur Sultan.

"Semua unsur yang berkait itu sudah melakukan jalur-jalur pertemuan-pertemuan. Dan report itu saya terima semua. Sehingga tadi kita pertemuan, ya kan, kita tidak membaca proses-proses seperti ini," Sultan menjelaskan.

"Tapi kesimpulannya itu sudah ada, ya, dari surat, dari pimpinan Madura juga punya, hasil rapat-rapat Bersama Forkopimda dan perwakilan, mereka juga sudah berproses semua," ujar Sultan.

Sultan juga menegaskan tujuan dari pertemuan itu untuk meredakan ketegangan dan menghindari terjadinya konflik lebih lanjut.

Sultan menyampaikan dua keputusan penting sebagai langkah jangka pendek untuk meredakan situasi. 

Pertama, ia meminta agar warung-warung di Yogyakarta mencantumkan tulisan "Bayar Tunai" dalam transaksi jual beli. 

"Kesimpulannya dari semua itu tadi hanya dua. Kesimpulan untuk jangka pendek hanya dua, yaitu warung itu punya tulisan bayar tunai, gitu. Perkara mau dibantu gratis, nah itu urusannya individu-individu. Tapi dengan tunai itu secara hukum punya posisi, gitu, bayar tunai, gitu. 

Kedua, Sultan meminta agar pihak berwenang memproses hukum setiap tindakan pemaksaan atau kekerasan yang terjadi.