85,71 Persen Pedagang Pasar Besar Malang Tolak Pembangunan Total

SURYAMALANG.COM, MALANG - Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang (Hippama) menuding Pemerintah Kota Malang telah melakukan pembohongan publik perihal isu mayoritas pedagang mendukung rencana pembongkaran total pasar.

Juru bicara Hippama, Agus Priambodo menerangkan berdasarkan hasil survei sementara yang dilakukan, 85,71 persen pedagang pasar menolak rencana pemerintah.

"Pembohongan publik yang dilakukan pejabat Pemkot Malang dan anggota DPRD Kota Malang dalam rencana pembongkaran Pasar Besar Malang. Kami menolak!" tegas Agus, Rabu (19/2/2025).

Para pedagang menggelar aksi yang disebut aksi 1902, bertepatan pada 19 Februari 2025. Dalam aksi tersebut, mereka menutut lima hal yakni meminta Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang membatalkan rencana pembongkaran di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Mendesak Pemkot Malang untuk komitmen menggunakan hasil uji forensik ITS yang menyatakan tentang kelayakan bangunan sebagai dasar dalamm pengambilan kebijakan.

Mereka juga menilai bahwa Diskopindag di bawah kepemimpina kepala dinas, Eko Sri Yuliadi, telah abai dalam hal pemeliharaan dan perawatan gedung sehingga kondisi pasar tampak kumuh dan tidak tertata meskipun tarikan retribusi tetap diberlakukan.

"Bahwa para pedagang telah melakukan perbaikan terbatas dengan mengeluarkan biaya swadana atau mandiri. Untuk itu, kami pedagang meminta kepada anggota DPRD Kota Malang agar memperjuangkan alokasi anggaran guna dilakukannya perbaikan dan perawatan pasar secara maksimal," tegas Agus.

Para pedagang jug amenagih janji kampanye Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin yang terpilih dalam Pilkada 2024 Kota Malang. Agus menyatakan, Wahyu telah berkomitmen bersama Hippama dan pedagang untuk memperbaiki pasar, tidak membongkar. Pedagang telah membuat petisi tertulis dalam bentuk pengumpulan tanda tangan dengan metode kuantitatif.

"Telah terkumpul sebanyak 3.863 toko dari total 4.508 toko di Pasar Besar Malang. Artinya 85,71 persen menolak pembongkaran dan mendukung perbaikan," kata Agus.

Berdasarkan hasil itu, Agus mengatakan bahwa klaim pemerintah yang menyebutkan mayoritas pedagang mendukung pembongkaran tidak benar.

Hippama mengingatkan Pemkot Malang agar tidak melakukan pembohongan publik di tengah kondisi perekonomian yang sulit seperti saat ini.

"Justru terbalik dengan realitas di lapangan. Bahwa sesungguhnya 85,71 persen pedagang telah menolak pembongkaran pasar besar," jelasnya.

Abdurrohim, seorang pedagang dikluster sayur mengutarakan pendapatnya menolak rencana pembongkaran total. Senada dengan Agus, ia meminta perbaikan secara efektif saja di pasar.

Ia cukup khawatir bahwa usahanya terganggu jika terjadi pembongkaran total. Pasalnya, pembangunan akan membutuhkan waktu yang cukup lama.

"Saya menolak pembongkaran total dan fokus pada renovasi saja," ujarnya.