Momen Bapak Anak Jadi Kepala Daerah: Pramono Anung Jadi Gubernur Jakarta, Anaknya Jadi Bupati Kediri

Dhito menjelaskan, dirinya dan Pramono tidak memiliki ambisi apapun. Sehingga, tak ada persiapan yang istimewa untuk pelantikan.

"Mungkin teman-teman media tahu bapak saya mendaftar satu hari pasca-pendaftaran. Jadi kami tidak punya ambisi politik. Jadi enggak ada persiapan yang gimana, gimana," tuturnya.

Terkait kondisi kesehatannya menjelang pelantikan dan retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Dhito memastikan dirinya dalam keadaan sehat.

"Tadi dinyatakan gula darah, kolestrol walaupun berat badan kurang ideal tetapi tidak ada kendala, semua masih di bawah batas normal. Begitu juga dengan Wabup. Jadi kita berdua siap menjalani pelantikan lalu retret di Magelang," tegasnya.

Baca juga: Detik-detik Jelang Pelantikan Bupati Malang Sanusi, Para Kadis Dilarang Datang Demi Hemat Anggaran

Sempat Disemprot Megawati

Pramono Anung mengaku sempat kena semprot Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

Hal itu kata Pramono Anung terjadi saat dirinya tidak mengizinkan putranya Hanindhito Himawan Pramono menjadi Bupati Kediri. 

Pernyataan itu disampaikan Pramono Anung dalam wawancara Eksklusif bersama Warta Kota.

Pramono Anung menceritakan bahwa dirinya nanti pada 20 Februari 2025 akan dilantik menjadi Kepala Daerah bersama putranya Hanindhito Himawan Pramono. 

Adapun putra Pramono Anung yang karib disapa Dhito itu akan dilantik menjadi Bupati Kediri untuk kedua kalinya. 

Namun Pramono Anung enggan disebut dinasti lantaran sama-sama dilantik menjadi Kepala Daerah bersama putranya. 

Sebab kata Pramono, mereka menjadi Kepala Daerah atas penugasan partai bukan keinginan pribadi. 

Di mana saat Pilkada 2021 bahkan dirinya yang menjadi Sekretaris Kabinet sempat melarang putranya menjadi Kepala Daerah dan tetap menjadi wirausaha. 

Pun Dhito ketika itu tetap ingin menjadi pengusaha ketimbang kepala daerah. 

Namun kata Pramono Anung, dia sempat kena semprot Ketua Umum Megawati Soekarnoputri karena melarang putranya menjadi Kepala Daerah.