Boros Anggaran! DPRD Kabupaten Malang Doyan Kunker 'Gak Jelas' dan Menghambur-hamburkan Uang Rakyat

SURYAMALANG.COM, MALANG - Bukan cuma LSM Pro Desa dan LIRA yang getol mengkritik hobi anggota DPRD Kabupaten Malang yang doyan plesir seminggu dua kali itu.

Namun, Dr Prija Djatmika SH MS, pengamat dan kriminolog Universitas Brawijaya (UB) Malang, juga menyoroti atas dugaan pemborosan uang rakyat atau APBD sebesar Rp 48 miliar, yang cuma dipakai buat 'belajar' Perda ke luar kota seperti itu.

"Itu memang tak ada problem hukumnya. Cuma, dari sisi etika, itu sangat tak etis. Sebab, mereka melakukan pemborosan di tengah efisiensi nasional," tegas pakar hukum pidana FH UB, Minggu (23/2/2025), saat diminta SURYAMALANG.COM menanggapi hobi kunker anggota dewan, yang sebulan menelan Rp 4 miliar itu.

Memang, kunker yang dianggarkan Rp 48 miliar tahun ini dianggap keterlaluan karena mereka itu cuma off hari Rabu saja. Sebab, setiap Kamis, mereka sudah kabur kembali, seperti, Kamis (20/2/2025) kemarin.

Meski baru dua hari pulang dari DKI, Bekasi, Tanggerang, Selasa (18/2/2025), namun keempat komisi itu kompak semburat, lagi. Kamis (20/2/3025) pagi, mereka memencar empat kota.

Yakni, Komisi III kunker ke DPRD Provinsi Balikpapan. Namun, publik dibikin kaget karena beredar fotonya, jika rombongan komisi yang dipimpin Tantri Bararoh, anggota Fraksi PDI Perjuangan itu sampai 'kesasar' ke IKN. Cuma, ditanya soal plesirnya ke IKN, Tantri hanya ketawa.

"Ini saya sudah di Malang dan lagi acara HUT PDIP, di Pantai Modangan (Malang Selatan) untuk penanaman pohon," tutur Tantri, Minggu (23/2/2025).

Selain Komisi III, komisi yang lainnya, yakni Komisi I dan IV, kunker ke Bekasi, yang empat hari lalu sudah dikunjungi. Untuk Komisi II, mereka ke Bantul. Sementara, para pimpinan dewannya, meski ikut berangkat, namun mereka cuma menunggu di hotel Yogjakarta, sambil mendengarkan musik di bar hotel itu.

"Apa sih urgensinya? Jika kunker itu cuma rutinitas saja, itu kan bisa dilakukan tiga bulan sekali biar tak kelihatan aslinya seperti itu (jalan-jalannya)," ujar Priyo yang sering diminta jadi saksi ahli di KPK dan Polda Jatim itu.

Makanya, Priyo minta agar di tengah efisiensi nasional yang sedang digagas Presiden Prabowo saat ini, mereka harus punya empati.

Bukannya, malah mempertontonkan aksi pemborosan APBD, yang cuma dipakai kegiatan yang kian menjauhkan dirinya dengan rakyat yang menjadikannya bisa masuk gedung dewan itu.

"Mereka harus punya kesadaran nasional, yakni efisiensi. Bukan, malah orang lain disuruh irit, mereka yang buang-buang anggaran seperti itu," ungkapnya.

Selain Priyo, Prof Anang Sujoko SSos MSi DCom, pakar politik UB ini juga mengatakan, kalau studi banding itu bagus.

Namun di saat negara lagi melakukan efisiensi anggaran, ya harus dipertimbangkan urgensinya. Jika cuma rutinitas biasa, menurutnya, alangkah baiknya tak sesering itu.

"Kalau baru jadi anggota dewan, lebih baik menunjukkan jati dirinya. Yakni, harus dekat dengan rakyatnya biar bisa mengidentifikasi masalahnya, sehingga bisa mempercepat kesejahteraannya," tutur lulusan Communication University of South Australia ini.