Dinas Pendidikan Jatim Alihkan Efisiensi Anggaran untuk Sekolah Terpencil

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Dinas Pendidikan Jawa Timur mengalokasikan efisiensi anggaran pendidikan untuk pemenuhan sarana dan prasarana sekolah di daerah terpencil yang belum pernah menerima bantuan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Jawa Timur.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat telah dialihkan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah.

"Kami sudah melakukan efisiensi. Namun, efisiensi itu pun sudah dialihkan ke hal-hal lebih prioritas, seperti sarana prasarana sekolah di seluruh wilayah, termasuk di Jawa Timur yang belum pernah tersentuh bantuan," ujarnya, Selasa (4/3/2025).

Aries Agung Paewai mengungkapkan bahwa sasaran pemenuhan infrastruktur sekolah tersebut mencakup pembangunan ruang kelas, laboratorium, serta toilet (MCK).

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan presiden untuk memastikan sekolah menjadi tempat belajar yang layak.

"Karena itu menjadi prioritas presiden agar sekolah benar-benar layak sebagai lembaga pendidikan," katanya.

Lebih lanjut, Aries menyebutkan bahwa sebanyak 55 persen dari lembaga pendidikan di Jawa Timur, atau kurang lebih 1650 satuan pendidikan di semua jenjang SMA, SMK dan SLB negeri dan swasta, sarana prasarana pendidikannya tak penuhi standar.

Ia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan dengan memangkas pengeluaran pada beberapa sektor, seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), serta kegiatan seremonial.

"Memang efisiensi ini menjadi perintah pemerintah pusat kepada seluruh daerah, termasuk kabupaten/kota dan provinsi."

"Di mana, efisiensi ini menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama untuk menjalankan berbagai program pemerintah," jelasnya.

Dengan kebijakan ini, Aries berharap sekolah-sekolah yang membutuhkan bisa mendapatkan bantuan secara bertahap hingga tahun 2025.

"Dengan efisiensi ini, kita berharap bisa secara bertahap menjangkau sekolah-sekolah yang membutuhkan, dan semoga bisa tersentuh semuanya pada tahun 2025," harapnya.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh siswa, khususnya di daerah terpencil dan wilayah yang terdampak bencana.