Respons BKN Viral Penundaan CPNS/PPPK Diduga untuk Bayar THR ASN, Dampaknya Bikin Pengangguran Semu

SURYAMALANG.COM, - Respons Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencuat setelah viral narasi penundaan CPNS/PPPK diduga untuk bayar THR ASN dan gaji ke-13. 

BKN lantas menyebutkan penyebab pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2024 ditunda. 

Rencananya CPNS baru akan diangkat pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK dijadwalkan pada 1 Maret 2026.

Penundaan pengangkatan CPNS 2024 tentu berdampak tidak hanya pada anggaran negara, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi ribuan peserta yang telah lolos seleksi.

Baca juga: Jadwal Pengangkatan CPNS dan PPPK Hasil Seleksi 2024 di Kabupaten Blitar

Keputusan ini membuat banyak peserta yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan lama mereka kini berada dalam situasi menganggur hingga Oktober 2025.

Viral Dugaan untuk Bayar THR ASN

Narasi pengangkatan CPNS/PPPK 2024 ditunda gara-gara anggaran dipakai untuk bayar Tunjangan Hari Raya (THR) maupun gaji ke-13 ASN beredar di media sosial X.

Salah satunya dibagikan akun media sosial X/Twitter @pej****t, Senin (10/3/2025). 

Dalam unggahannya, warganet itu menduga penyesuaian jadwal pengangkatan calon ASN 2024 terjadi karena faktor anggaran.

Akun lain turut membagikan unggahan serupa. 

'Pantesan CASN ditunda, apakah duit nya mw dipake bayar THR kah ya?' tulis @ab*uda_.

Respons BKN

Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Vino Dita Tama membantah narasi yang menyebut penundaan CPNS/PPPK 2024 terjadi karena anggaran yang ada dipakai untuk THR ASN.

"Tidak benar," tegasnya saat dikonfirmasi Kamis (13/3/2025) mengutip Kompas.com (grup suryamalang).

Menurut Vino, penyesuaian jadwal CPNS/PPPK 2024 dilakukan karena banyak instansi mengajukan permohonan penundaan atau pengunduran Terhitung Mulai Tanggal (TMT) bagi pengangkatan CPNS dan PPPK.

Baca juga: Kekecewaan Peserta Lolos CPNS 2024, Pengangkatan Diundur, Harusnya Senang Kini Terpaksa Menganggur

Penyesuaian penetapan NIP dan pengangkatan CASN 2024 dikeluarkan setelah terlaksana rapat dengar pendapat antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dengan Komisi II DPR, Rabu (5/3/2025).

Berdasarkan hasil rapat tersebut, Kemenpan-RB dan BKN memastikan pengangkatan serentak CPNS 2024 dilakukan pada 1 Oktober 2025 dan PPPK 2024 pada 1 Maret 2026.

BKN kemudian menetapkan, penetapan NIP CPNS 2024 selesai paling lambat 30 Juni 2025, sementara usul nomor induk (NI) PPPK 2024 maksimal selesai 30 November 2025.

Sebelumnya, BKN menjadwalkan penetapan NIP CPNS 2024 berlangsung pada 22 Februari hingga 23 Maret 2023.

"Instansi yang telah menetapkan keputusan pengangkatan CPNS dengan TMT selain 1 Oktober 2025 dan PPPK dengan TMT selain 1 Maret 2026, diminta untuk menyesuaikan berdasarkan Pertimbangan Teknis BKN," tegas Vino.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, ada beberapa hal yang menjadi latar belakang penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK 2024.

"Ada formasi yang belum terisi lengkap. Kita bisa melakukan optimalisasi formasi dengan adanya penyesuaian jadwal," ujar Zudan dalam Rapat Koordinasi Penyesuaian Penetapan NIP CPNS & PPPK T.A 2024, Senin (10/3/2025).

Baca juga: DAFTAR 30 Formasi CPNS 2025 dengan Peluang Lulus Tertinggi, Pendaftaran Diprediksi Buka Februari

Zudan menuturkan, lowongan CPNS 2024 baru terisi 179.090 dari total 248.970 formasi yang ada atau 72,69 persen pelamar yang lulus seleksi per Februari 2025.

Sementara 1.006.153 formasi PPPK 2024 baru terisi 677.638 atau 67,3 persen pelamar PPPK yang lulus pada seleksi tahap satu.

Sisa 328.515 formasi akan diisi pada seleksi tahap kedua.

Kondisi tersebut, menurut Zudan, menyebabkan pihaknya perlu menyesuaikan jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 untuk memenuhi formasi jabatan yang masih kosong.

"Kemudian, banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan/pengunduran tes CPNS/PPPK, serta TMT pengangkatan CPNS/PPPK," tuturnya.

Zudan mengungkapkan, sebanyak 207 instansi se-Indonesia telah mengajukan permintaan penundaan pengangkatan atau penetapan NIP CPNS/PPPK 2024.

Zudan menambahkan, penyesuaian jadwal juga dilakukan untuk menata tenaga non-ASN yakni PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu agar dapat mulai bekerja serentak.

Meski proses pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 mengalami penundaan, Zudan mengimbau para instansi agar tetap melanjutkan proses seleksi CASN 2024.

Zudan juga meminta instansi segera memberikan pemahaman penyesuaian jadwal CPNS/PPPK 2024, serta memberikan pelatihan sebelum para CASN mulai bekerja.

Dampaknya Bikin Pengangguran Semu

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyoroti penundaan CPNS/PPPK 2024 ini bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang besar.

"Kerugian penundaan pengangkatan CPNS sejak Maret sampai Oktober 2025 mencapai lebih dari Rp 6,76 triliun,” ujarnya Minggu (9/3/2025) mengutip Kompas.com.

Penundaan ini menciptakan ketidakpastian bagi ribuan peserta CPNS yang telah lulus seleksi.

Banyak dari mereka sudah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya dengan harapan segera dilantik sebagai ASN.

Namun, dengan adanya penundaan ini, mereka justru terjebak dalam kondisi menganggur selama sembilan bulan.

“Padahal, mereka sudah mengambil keputusan besar untuk meninggalkan pekerjaan lama demi status ASN.

Baca juga: ASN Trenggalek Jadi Dalang Penipuan Rekrutmen CPNS, Korban Rugi Ratusan Juta dan Menunggu Sejak 2014

Kini, mereka harus menghadapi ketidakpastian tanpa pendapatan,” kata Bhima.

Dalam perhitungannya, Bhima menyebutkan rata-rata gaji pokok ASN untuk masa kerja 0-3 tahun adalah Rp 3,2 juta per-bulan.

Setelah dikurangi pajak dan ditambah tunjangan, ASN baru diperkirakan mendapatkan gaji sekitar Rp 3 juta per bulan.

Dengan penundaan ini, mereka kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp 27 juta per orang.

Penundaan ini juga menimbulkan efek domino terhadap perekonomian.

Menurut Bhima, kebijakan ini berkontribusi pada meningkatnya angka pengangguran semu.

Banyak peserta CPNS yang kini tidak memiliki pekerjaan, sedangkan di sektor swasta sendiri sedang terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Fungsi pembukaan CPNS adalah untuk menyerap tenaga kerja, terutama ketika sektor swasta sedang lesu.

Jika mereka harus menunggu hingga Oktober 2025, maka ada dampak ekonomi yang cukup besar,” paparnya.

Selain itu, konsumsi rumah tangga juga bisa terpengaruh karena ribuan calon ASN yang belum menerima gaji tidak dapat membelanjakan uangnya sebagaimana mestinya.

Situasi ini bisa berdampak pada sektor ritel dan jasa.

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp