Pro dan Kontra Terkait Rumah Dinas untuk Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib

SURYAMALANG.COM, MALANG - Nasib Wakil Bupati (Wabup) Malang, Lathifah Shohib, sepertinya bakal tidak lebih baik dari nasib Wabup sebelumnya, Didik Gatot Subroto.

Sebab, selama enam tahun jadi Wabup, Didik Gatot Subroto tak pernah menginjakkan sepatunya di rumah dinas (Rumdis) yang ada di Pendopo Pemkab Malang, di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Anehnya, saat itu Didik yang mantan Ketua DPRD Kabupaten Malang dikontrakkan rumah di Kota Malang. Rumdis Didik itu cuma sepelemparan batu, dengan rumah dinas Bupati Muhammad Sanusi, di jalan Gede.

Cuma, itu ditempati enam bulan karena ketua DPC PDI Perjuangan itu kembali pulang ke rumah pribadinya, di Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari.

Informasinya, ia tak nyaman karena merasa seperti dijauhkan dengan rakyat yang jadi pendukungnya.

"Mestinya tidak demikian. Jika Bu Lathifah sudah disiapkan Rumdis di sebelah Pendopo Kepanjen, ya segera saja ditempati. Jika tidak, Bu Lathifah sepertinya sedang membikin sesuatu yang seakan-akan dirinya tak diperhatikan," tutur M Zuhdy Ahmadi alias Abah Didik, Gubernur LIRA Jatim, Minggu (23/3/2025).

Menurut Abah Didik, jauh sebelumnya, Bupati Sanusi sudah memerintahkan Achmad Sovie Nuralam, Kabag Umum, untuk menyiapkan Rumdis di Pendopo Kepanjen yang akan ditempati Lathifah.

Jika ada yang rusak, lanjut Abah Didik, Figur, Cipta Karya sudah diperintahkan untuk merenovasinya karena informasinya ada atap yang bocor, dan catnya banyak yang mengelupas.

"Pesan saya, buat Cipta Karya, jangan dioplos materialnya, biar nggak tambah bocor," tuturnya.

Untuk urusan perabotan rumah tangganya, lanjut Abah Didik, Bupati Sanusi sudah memerintahkan Sovie, untuk secepatnya mengisinya.

Pesannya, juga jangan sampai dibelikan meja kursi, tempat tidur, yang KW atau tiruan.

"Bagian umum dan Cipta Karya, jangan bikin-bikin sesuatu yang bisa merusak keharmonisan Bu Lathifah. Jika tak segera direalisasikan perintah bupati untuk segera menyiapkan Rumdisnya wabup, dikira ada sesuatu atau terkesan wabup itu dianaktirikan," ungkapnya.

Bukan cuma jatah Rumdis yang harus segera diberikan ke Lathifah, menurut Didik, jatah lainnya seperti tunjangannya juga jangan diincrit-incrit. Sebab, kabarnya meski sudah sebulan berdinas atau sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto, Kamis (20/2/2025) lalu, namun bibi Cak Imin, Ketua DPP PKB itu belum dapat tunjangan apapun.

Satu-satunya, yang baru diterimanya itu adalah gaji pertamanya pada Maret 2025 sebesar Rp 24 juta. Praktis, uang Rp 24 juta itu pasti tak cukup buat meng-cover kegiatannya, yang sangat padat.

Bahkan, jika belum menerima tunjangan lainnya, dipastikan cucu salah satu pendiri NU, KH Bisri Syansuri itu akan tekor karena kegiatannya kian padat, seperti tiap hari menerima undangan berbuka puasa.

"Bagian Umum itu harus paham lah. Masak, segala sesuatunya harus pakai nota. Iya kalau beli bensin, ada notanya. Makanya, jatah tunjangan Bu Wabup itu segera diberikan, jangan dibikin-bikin sok administratif seperti itu. Kami khawatir, kader Bu Lathifah, yang banyak di kalangan fatayat, muslimat, dll itu salah paham, sehingga bikin memanas," ungkapnya.

Sementara, Achmad Sovie Nuralam membantah jika pihaknya belum menyiapkan Rumdis buat wabup. Itu tinggal ditempati karena segala sesuatunya sudah disiapkan.

"Sudah sudah, sudah siap (rumdis buat wabup). Kalau soal itu (tunjangan), saya cek dulu ya," tutur pria yang mengurusi rumah tangga bupati dan wakilnya itu.

Sementara itu, Lathifah mengaku masih tinggal di rumah pribadinya, di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Ia enggan menjawab pertanyaan terkait soal pro-kontra terkait Rumdis itu. Namun, menurut orang dekatnya yang enggan disebutkan namanya, Lathifah itu kalau boleh milih, merasa kurang sreg tinggal di Rumdis, yang ada dalam pendopo.

Alasannya, itu menjauhkan dirinya dengan masyarakat yang akan menemuinya. Keinginan dia itu, jika boleh memilih, lebih suka menempati pendopo eks Kawedanan Singosari karena tempatnya terbuka sehingga bisa ditemui kadernya sewaktu-waktu.

"Ibu itu orangnya merakyat, sehingga keinginannya itu, rumah dinasnya itu juga sekaligus jadi rumah aspirasi. Rakyat bisa sewaktu-waktu bertamu."

"Tapi, jika menempati rumdis, di Pendopo Kepanjen itu kurang sreg, karena tak terlihat dari jalan raya, dan harus ditutup pintu gerbang seperti itu," tuturnya.