TIPS Alim Markus Jamin Tak Akan PHK Karyawan Maspion Grup meski Ekonomi Sulit, Ada Investor Tiongkok

SURYAMALANG.COM - Tips Alim Markus janji tak bakal melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan Maspion Grup meski kondisi ekonomi sedang sulit.

Setidaknya, Alim Markus mengungkapkan ada dua hal yang dijadikan alasan supaya tidak ada PHK di Maspion Grup.

Pertama, Alim Markus menyatakan kondisi keuangan perusahaannya masih kuat karena ada investor masuk. 

Kedua, Alim Markus mengaku mendapat pasokan dana dari investor baru, sehingga karyawan yang rawan kena PHK bisa dialihkan ke perusahaan lain dalam lingkungan Maspion Grup. 

Alim Markus menyampaikan itu merespons permintaan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa agar tidak ada PHK di Maspion Grup.

"Saya jamin tidak ada PHK. Jika ada karyawan yang harus dirumahkan, kami akan menyalurkannya ke perusahaan baru dalam grup kami," janji Alim Markus saat Halal Bihalal di rumah Khofifah Indar Parawansa di Jalan Jemursari, Rabu (2/4/2025).

Alim Markus yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu mengungkapkan, beberapa investor dari Tiongkok berminat menanamkan modal di Jawa Timur.

Mereka berencana untuk menanam padi dan tebu dengan bibit yang didatangkan dari Tiongkok.

Baca juga: Gubernur Jatim Khofifah Halal Bihalal dengan Bos Maspion Grup Alim Markus, Janji Tak Ada PHK

"Pada 8 April 2025, saya akan kembali ke Kantor Gubernur Jatim untuk membahas lebih lanjut terkait investasi ini, termasuk perizinannya," ujar Alim Markus.

Sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa berharap Alim Markus menghindari PHK.

"Saya menitipkan pesan khusus agar sebisa mungkin tidak ada PHK di perusahaan,” ujar Khofifah.

Ketua Umum Muslimat itu mengatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang penuh tantangan.

Sementara itu, sektor industri merupakan tulang punggung pembukaan lapangan pekerjaan, terutama di Jawa Timur.

Ia meminta agar perusahaan-perusahaan lebih memilih alternatif lain apabila menghadapi penurunan produksi.

Misalnya pengurangan jam atau hari kerja dibandingkan melakukan PHK.

Ia pun membeberkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sepanjang 2024 ada 77.965 pekerja yang mengalami PHK.

Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, yakni 64.855 pekerja.

"Kami tidak ingin kondisi ini terjadi di Jawa Timur. Oleh karena itu, saya selalu meminta kepada pengusaha agar mengutamakan kesejahteraan pekerja dan mencari solusi selain PHK," katanya.

Ia kemudian menyoroti data dari Apindo Jatim yang mencatat sebanyak 40 ribu pekerja terkena PHK selama Januari-Februari 2025.

Khofifah menegaskan, Pemprov Jatim berkomitmen menjaga kesejahteraan pekerja dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta berkeadilan.

"Kita harus terus mencari solusi terbaik agar kesejahteraan pekerja dan masyarakat meningkat. Prinsipnya, jangan ada PHK," lanjut dia.