Jumat, 24 April 2026

Sidak Anggota DPRD ke Bedak Pasar Karangploso Malang Hampir Batal, Diduga Mulai Digembosi

Sejumlah anggota dewan merasa digembosi terkait rencana sidaknya ke proyek bedak pasar Karangploso kabupaten Malang

Penulis: Imam Taufiq | Editor: Dyan Rekohadi
SURYAMALANG.COM/IMAM TAUFIQ
BEDAK PASAR MANGKRAK - Kondisi pembangunan bedak di Pasar Karangploso, Malang (sisi kiri, tertutup dinding seng), Senin (14/4/2025).Pedagang mengeluh karena hingga setahun proses pembangunannya belum bisa ditempati 

SURYAMALANG.COM, MALANG - Polemik pembangunan bedak pasar Karangploso mulai membuat gedung DPRD Kabupaten Malang, terasa horek.

Sebab, sejumlah anggota dewan merasa digembosi terkait rencana sidaknya ke proyek bedak, yang bermaksud buat menolong pedagang kecil tersebut.

Bahkan, Rabu malam itu, di grup WA anggota dewan ramai dan gayeng membahas proyek itu. 

Dari pada terjadi polemik, akhirnya diputuskan untuk dilakukan sidak, Kamis (17/4/2025). 

Buntutnya, bukan cuma para anggota dewan yang digembosi, namun Bagus S, Sekretaris Dewan, informasinya juga diminta untuk membatalkan rencana sidak yang dipimpin Ali Murtadlo atau Gus Tado, ketua Komisi II itu. 

Koordinator LSM Pro Desa, Ahmad Kusairi menuturkan, Rabu (16/4/2025) malam itu, banyak anggota dewan yang curhat padanya karena mengaku ditelepon orang, yang mewanti-wanti agar tak usah ikut menyoroti pembangunan bedak.

Puncak dari aksi pengembosan itu, hampir saja berhasil membatalkan sidak, Kamis (17/4/2025) siang kemarin. 

Untungnya, Gus Tado sangat berani meski cuma ditemani dua anggotanya saat sidak itu.

Mereka ditemui M Nur Fuad Fauzi, Kadisperindag, dengan kepala UPT pasar dan kepala pasar.

"Intinya, kadisperindag mengatakan, kalau pembangunan bedak itu bukan dibiayai APBD namun iuran dari pedagang. Dan, menurut dia, itu dibolehkan secara Perdanya," tutur Gus Tado, anggota dewan tiga periode itu.

Gus Tado mengaku pernyataan apapun dari pihak yang terkait pembangunsn bedak itu didengarkan saja. Itu hak mereka karena Gus Tado mengaku punya cara sendiri untuk mencari data pembanding.

"Iya, saya dengarkan saja, nanti saya akan cari data yang lain," ungkapnya.

Sementara, M Nur Fuad Fauzi, Kadisperindag belum berhasil dihubungi.

Namun sebelumnya, Yetty Nurhayati, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) membenarkan pembangunan bedak itu tak dicover APBD.(fiq)

Sumber: SuryaMalang
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved