Pemerintah Genjot Penurunan Kemiskinan Ekstrem, Target Nol Persen pada 2026

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pemerintah Indonesia terus mengintensifkan upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem, dengan target ambisius mencapai nol persen pada tahun 2026.

Menteri Sosial RI, Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan bahwa langkah ini dijalankan melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Hal ini disampaikan Gus Ipul usai berdialog dengan para pilar sosial di Universitas Negeri Malang (UM) bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan sejumlah perwakilan pemerintah daerah, Jumat (2/5/2025).

Ia menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi pedoman utama dalam merumuskan kebijakan strategis pengentasan kemiskinan.

"Intinya kami ngin menindak lagi arahan Bapak Presiden Prabowo agar program peningkatan kesejahteraan sosial itu disinergikan antar kementerian, lembaga dan juga dengan pemerintah daerah," ujar Gus Ipul, Jumat (2/5/2025).

Ia menambahkan, saat ini pemerintah daerah mulai menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyesuaikan dengan visi Presiden. Salah satu langkah nyata adalah peluncuran program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya penguatan sumber daya manusia di kelompok masyarakat miskin.

"Targetnya kemiskinan ekstrem nol persen di tahun 2026 dan kemiskinannya turun 25 persen pada tahun 2029 dengan berbagai cara, di antaranya menyelenggarakan Sekolah Rakyat," jelasnya.

Gus Ipul juga menyoroti terbitnya dua instruksi presiden (Inpres) terbaru Inpres Nomor 4 dan Nomor 8 Tahun 2025, sebagai tonggak penting dalam integrasi kebijakan pengentasan kemiskinan nasional.

"Itu adalah langkah strategis Presiden dalam rangka membimbing seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah bagaimana kemiskinan ini diatasi secara bersama-sama, menghilangkan ego sektoral," tegasnya.

Upaya penurunan kemiskinan ini, menurutnya, masih dalam tahap pematangan, namun terus dilaksanakan secara bertahap dan kolaboratif. Ia optimistis Jawa Timur akan menjadi salah satu provinsi terdepan dalam pelaksanaan program tersebut, didukung sinergi pemerintah provinsi dan masyarakat.

"Ya, Insya Allah lah di Jawa Timur juga dibantu oleh Ibu Gubernur. Warga juga mendukung," pungkasnya.

Dukungan terhadap program pengentasan kemiskinan ekstrem juga datang dari Pemkot Malang. Kepala Dinas Sosial, Donny Sandito menyebut sebanyak 47 warga berhasil "tergraduasi" atau keluar dari status kemiskinan ekstrem setelah mengikuti program pemberdayaan ekonomi.

“Dari 47 orang itu, semuanya sekarang sudah punya usaha. Ada juga 15 orang yang masih dalam tahap persiapan. Ini program dari pemerintah pusat, dan kami bersinergi menjalankannya,” jelas Donny.

Ia menambahkan, para penerima sebelumnya merupakan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan berbagai komponen seperti balita, lansia, ibu hamil, atau anak usia sekolah. Bantuan yang mereka terima bisa mencapai Rp1,8 juta tergantung jumlah dan jenis komponennya.

Donny juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah daerah tidak lagi memberikan bantuan dalam bentuk barang, melainkan fokus pada pemberdayaan ekonomi.