Kuota SPMB Berubah saat Jumlah Sekolah Belum Bertambah, Begini Harapan Komisi E DPRD Jatim

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Menjelang pembukaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Komisi E DPRD Jawa Timur memandang sejumlah pekerjaan rumah Dinas Pendidikan Jawa Timur.

Meskipun ada penyesuaian kuota penerimaan di beberapa jalur, Komisi E mengingatkan bahwa jumlah sekolah negeri di Jawa Timur masih jauh dibanding jumlah lulusan jenjang sebelumnya.

Karenanya, Anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso menegaskan perhatian Pemrov kepada sekolah swasta. Lembaga swasta akan tetap menjadi tulang punggung dalam mengoptimalkan pendidikan, khususnya jenjang menengah atas.

"Tentu, kami berharap adanya perhatian yang lebih ditingkatkan kembali untuk sekolah-sekolah swasta kita."

"Sebab, mereka juga bagian dari Bangsa Indonesia, bagian dari Negara Indonesia dan juga bagian dari memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa kita," kata Cahyo ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.COM di Surabaya, Sabtu (3/5/2025).

Berdasarkan peraturan baru, ada pembagian kuota yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk SMA, ada jalur afirmasi (30 persen), jalur prestasi (30 persen), jalur prestasi lomba (5 persen), jalur domisili (35 persen), dan jalur mutasi (5 persen).

Sementara untuk SMK, kuota afirmasi (15 persen), mutasi orang tua (5 persen), prestasi hasil lomba (5 persen), domisili SMK (10 persen) dan jalur nilai prestasi akademik (65 persen).

Nilai akademik yang diprioritaskan dalam SPMB 2025 adalah nilai rapor SMP/MTs/Sederajat semester 1-5 dan ditambahkan dengan indeks sekolah.

Saat ini, jumlah SMA di Jawa Timur mencapai 1.518 sekolah. Dari jumlah tersebut, hanya 433 sekolah yang merupakan lembaga negeri (28 persen). Sisanya (1.085 sekolah atau 72 persen), merupakan lembaga swasta.

Kebutuhan lembaga tersebut menjadi penting mengingat jumlah lulusan SMP di Jawa Timur pada 2024 saja telah mencapai 677.530 siswa. Dari total angka tersebut, hanya sekitar 38 persen siswa yang dapat ditampung lembaga negeri.

Karenanya, legislatif memandang peran sekolah swasta sangat strategis. Sehingga, DPRD Jatim juga menilai perlu peningkatan insentif agar kualitas pendidikan semakin meningkat namun tetap dengan biaya yang terjangkau.

Cahyo yang juga Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jatim ini menerangkan, Dinas Pendidikan Jawa Timur memiliki pos anggaran Biaya Penunjang Operasional Penyelenggara Pendidikan (BPOPP). Pada 2024, anggaran ini mencapai Rp1,3 triliun (14 persen dari total anggaran pendidikan di Jawa Timur).

Anggota Badan Anggaran DPRD Jatim tersebut mendorong penambahan BPOPP ini sehingga bisa mengatrol kualitas sekolah. Termasuk, meningkatan kualitas lulusan sehingga angkatan kerja bisa langsung terserap.

"Kami juga berharap program link and match antara sekolah dengan industri hingga dengan universitas dapat dimaksimalkan."

"Ini dapat meningkatkan kualitas anak-anak didik kita dan juga mempermudah keberlanjutan anak-anak generasi muda untuk peningkatan kualitas kehidupan di masa yang akan datang," ujar Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.