Bahas 13 Pulau yang Diklaim Trenggalek, Bupati Tulungagung Modal Sejarah sebagai Bukti ke Kemendagri

Bahas 13 Pulau yang Diklaim Trenggalek, Bupati Tulungagung Modal Sejarah sebagai Bukti ke Kemendagri

Penulis: David Yohanes | Editor: Eko Darmoko
SURYAMALANG.COM/David Yohanes
BAHAS 13 PULAU - Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, berangkat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas 13 pulau yang dipermasalahkan Pemkab Trenggalek, Senin (23/6/2025). Bupati mengaku mengacu pada sejarah kedua wilayah serta bukti pendukung. 

SURYAMALANG.COM, TULUNGAGUNG - Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, berangkat ke Jakarta untuk membahas 13 pulau yang diperebutkan dengan Kabupaten Trenggalek, Senin (23/6/2025).

Rencana pembahasan dilaksanakan Selasa (24/6/2025) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Pemkab Trenggalek dan Pemprov Jawa Timur.

Bupati mengatakan, tidak mau berkomentar banyak karena sedang dibahas di Kemendagri.

“Biar hubungan rumah tangga antara Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek bak-baik saja,” ujarnya di Sekretariat DPRD Tulungagung, sebelum berangkat ke Bandara.

Bupati mengatakan, keberangkatannya akan membawa data-data bukti kepemilikan 13 pulau itu.

Bukti ini mulai dari sejarah kedua wilayah, sampai pada bukti surat-surat.

Baca juga: PANAS! Trenggalek dan Tulungagung Rebutan 13 Pulau, Saling Klaim Status Kepemilikan

Menurutnya, berdasar data-data lama pulau-pulau itu memang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung.

“Sejarahnya seperti apa, kemudian kita kuatkan dengan bukti-bukti. Harus yakin tetap ada di Tulungagung,” katanya.

Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, mengatakan masalah ini akan diputuskan Kemendagri sepenuhnya.

Pemerintah daerah nantinya harus tunduk dengan apa yang diputuskan oleh Kemendagri.

Namun Marsono juga memberi saran kepada Bupati, agar menggali sejarah dengan bukti-bukti yang menguatkan.

“Dulu kan jadi satu wilayah, kemudian pisah jadi Tulungagung dan Trenggalek. Jadi kalau menyoal harus punya dasar,” ujarnya.

Lanjutnya, potensi 13 pulau yang dipermasalahkan itu memang belum diketahui.

Namun karena ada saling klaim wilayah, maka pemerintah pusat harus hadir untuk memutuskan.

Baca juga: Sengketa dengan Tulungagung, Pemkab Trenggalek Punya Bukti Kuat 13 Pulau Masuk Wilayahnya

Semua pihak nantinya wajib menghormati apa yang akan diputuskan Kemendagri.

Halaman
12
Sumber: Surya Malang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved