Reformasi Hukum BUMN Jadi Sorotan Disertasi Doktor UB

SURYAMALANG.COM, MALANG - Elisatin Ernawati, S.H., M.Kn., telah menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Brawijaya (UB), Selasa (24/6/2025). 

Sosok yang aktif di Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jawa Timur dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Malang ini sukses mempertahankan disertasinya yang berjudul 'Konstruksi Hukum Holding Company Badan Usaha Milik Negara Sesuai Konstitusi Ekonomi'.

Dalam sidang terbuka di Fakultas Hukum UB, Elisatin menekankan pentingnya fondasi hukum yang kuat dalam pembentukan holding BUMN. 

Ia menyatakan, pengaturan holding company seharusnya tidak hanya berbasis Peraturan Pemerintah (PP), melainkan harus didasarkan pada Undang-Undang.

“Holding BUMN adalah entitas strategis negara. Dasar hukumnya harus kuat, harus lewat Undang-Undang, bukan hanya PP. Ini soal legitimasi konstitusional dalam pengelolaan kekayaan negara,” ucapnya.

Elisatin mengkritisi UU No. 1 Tahun 2025 yang dianggap belum sepenuhnya mencerminkan amanat Konstitusi Ekonomi. 

Ia menggarisbawahi bahwa holding BUMN seharusnya tidak hanya menjadi alat efisiensi bisnis, tetapi juga instrumen negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai Pasal 33 UUD 1945.

Menurutnya, holding BUMN memegang tiga fungsi penting sebagai pemegang saham pengendali, penentu strategi dan operasional anak perusahaan, serta pemilik manfaat ekonomi tertinggi (beneficial owner). 

Fungsi ini menuntut kejelasan pertanggungjawaban hukum yang lebih tegas.

“Holding harus ikut bertanggung jawab jika anak usahanya merugikan pihak ketiga. Ini sejalan dengan doktrin piercing the corporate veil dalam hukum perusahaan modern,” jelasnya.

Elisatin juga membuka ruang diskusi baru tentang potensi berkembangnya bentuk subjek hukum dalam struktur holding, baik individu maupun badan hukum, yang perlu diatur lebih jelas dalam hukum nasional.

Dengan capaian akademik ini, Elisatin menambah deretan profesional notaris dan PPAT yang turut memperkuat dunia akademik.

Ia berharap, hasil penelitiannya dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi BUMN yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat.

“Semoga riset ini bisa berkontribusi dalam pembaruan hukum BUMN di masa mendatang,” tandasnya.