Program Prioritas DPKPCK Kabupaten Malang untuk Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur

SURYAMALANG.COM, MALANG - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang memiliki beberapa program prioritas untuk pembangunan wilayah dan infrastruktur yang merata.

Program ini sejalan dengan visi dan misi Bupati Malang, Muhammad Sanusi, yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Kepala DPKPCK Kabupaten Malang, Budiar Anwar mengatakan program prioritas tersebut antara lain, melalui kegiatan sanitasi, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pemenuhan air bersih, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta peningkatan jalan lingkungan.

Pada program sanitasi, Budiar mengatakan syaratnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Contohnya seperti membangun jamban keluarga, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, pembangunan mandi cuci kakus (MCK), serta pembangunan tangki septic tank.

Baca juga: Sediakan Pasokan Air Bersih, DPKPCK Kabupaten Malang Perluas Pembangunan SPAM di 15 Lokasi pada 2025

Baca juga: Tekan Angka Stunting, DPKPCK Kabupaten Malang Gencarkan Proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah

"Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan visi Kabupaten Malang yang berkesinambungan melalui pembangunan sarana dan prasarana air limbah domestik yang layak dan aman," katanya.

Di sisi lain, kegiatan ini merupakan sebuah upaya untuk menekan angka stunting dan penyehatan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah kini tengah gencar menerapkan sanitasi di lingkungan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, dalam kurun waktu 2022 sampai dengan 2024 DPKCPK Kabupaten Malang telah membangun sarana prasarana air limbah domestik di 128 lokasi pada 110 desa di 30 kecamatan dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 3.721 KK atau 13.172 jiwa.

"Kemudian pada 2025 kami mentargetkan pembangunan sarpras air limbah domestik di 37 lokasi pada 37 desa di 20 kecamatan dengan jumlah penerima manfaat yaitu 737 KK atau 2.481 jiwa," jelasnya.

Baca juga: Pemkab Malang Pastikan Bantuan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni dan Sanitasi Tepat Sasaran

Selanjutnya, pada program RTLH. pihaknya berkomitmen untuk mewujudkan hunian yang sehat, layak, serta terjangkau bagi seluruh masyarakat.

"Komitmen ini sejalan dengan pemerintah pusat melalui program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya.

Diakuinya, pada 2024 sebanyak 6.164 rumah tidak layak huni tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Malang. Sementara jumlah rumah layak huni sanyak 796.700 unit.

Dari data tersebut, DPKCPK Kabupaten Malang telah membangun 1.350 unit RTLH yang berasal dari dan APBD dan APBN.

Untuk perbaikan dari dana APBD sebanyak 1.032 unit RTLH dan dari dana APBN sebanyak 318 unit RTLH.

"Alokasi perbaikan RTLH sebesar Rp 20 juta diberikan kepada masing-masing penerima bantuan melalui mekanisme bantuan sosial," tuturnya.