Kabar TNI Gagalkan Polisi Geledah Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah dan Panser Anoa Jaga Kejagung

SURYAMALANG.COM - Tidak ada angin tidak ada hujan, tetiba muncul kabar sejumlah anggota TNI menjaga rumah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Febrie Adriansyah.

Kabar tersebut santer di pemberitaan media nasional dengan menyebutkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggeledah rumah Febrie Adriansyah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta.

Setelah kabar tersebut menyeruak ke publik beberapa hari lalu, kini dua kendaraan taktis Panser Anoa terlihat parkir di halaman gedung Kejagung, Selasa (5/8/2025).

Terkait kabar penggeledahan rumah Febrie Adriansyah tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna tidak membenarkan adanya penggeledahan.

Ia mempertanyakan sumber kabar TNI mengagalkan polisi menggeledah rumah Febrie Adriansyah tersebut.  

“Sampai saat ini tidak ada informasi penggeledahan,” ujar Anang saat ditemui di Gedung Puspenkum Kejagung, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Sekadar diketahui, rumah Febrie Adriansyah memang dijaga oleh prajurit TNI.

Namun, Anang menegaskan bahwa penjagaan tersebut sebagai bentuk pengamanan dan bagian dari prosedur kesepakatan yang telah ditandatangani bersama.

Yakni, berdasarkan kerja sama antara TNI dan Kejagung yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) Nomor NK/6/IV/2023.

Selain itu, pengamanan juga mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa, yang mengatur pelibatan TNI dan Polri dalam memberikan pengamanan terhadap jaksa.

“Pak Febrie ini kan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang menangani perkara-perkara korupsi. Anda tahu lah, pasti pengamanan dari dulu sudah ada di TNI,” ujar Anang.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI), Mayjen Kristomei Sianturi menagatakan pelibatan prajurit telah dilakukan sesuai prosedur.

“Penempatan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan Agung, termasuk pengamanan terhadap pejabat Kejagung seperti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), merupakan bagian dari tugas,” kata Kristomei.

Ia memastikan bahwa TNI tetap menjunjung tinggi supremasi hukum dan tidak berniat menghalangi tugas institusi penegak hukum lainnya.

“Setiap pelibatan prajurit TNI dilakukan sesuai prosedur dan tidak dalam kapasitas menghalangi proses hukum,” ujarnya.