Menteri BKKBN, KADIN dan HIPMI Kota Malang Serahkan Bantuan Renovasi Sanitasi Program GENTING

SURYAMALANG.COM, MALANG - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji, disambut meriah ibu-ibu penyuluh keluarga berencana di Mini Blok Office, Kota Malang, Selasa (12/8/2025). 

Menteri Wihaji membagikan sejumlah bantuan kepada warga Kota Malang diantaranya dukungan jamban sehat dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Malang bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kota Malang. 

Ketua Kadin Kota Malang, Djoko Prihatin menjelaskan bahwa sumbangsih Kadin Kota Malang dan HIPMI untuk membantu kementrian mensukseskan program BKKBN yakni Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). 

"Selaras dengan kedatangan Pak Mentri, jalur kerja sama Pentahelix kami Kadin Kota Malang dan HIPMI ikut membantu program kementrian dan bersumbangsih agar program Genting dan sukses," terang Djo sapaan akrabnya. 

Ia menuturkan bahwa di Kota Malang masih perlu perhatian khususnya soal sanitasi. 

"Jadi sanitasi ini sangat penting, masih banyak di Kota Malang yang membutuhkan itu," tuturnya. 

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang itu bilang bahwa akan melakukan renovasi di 10 titik sanitasi dengan nilai Rp 50 juta. 

"Kita serahkan bantuan tadi ada 10 titik sanitasi yang akan di renovasi dengan nilai Rp 50 juta," katanya. 

Tidak hanya itu nantinya ibu hamil dan menyusui juga akan dapat makan bergizi gratis (MBG). 

"Nantinya ibu hamil dan ibu menyusui juga akan dapat MBG, RT dan RW nya yang mendaftarkan," tambahnya. 

Sementara itu Menteri Wihaji dalam kunjungan kerjanya mengungkapkan tidak hanya program Genting namun sejumlah persoalan juga muncul terkait masalah anak. 

BKKBN meluncurkan program Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) yang bertujuan menyediakan fasilitas penitipan anak yang aman dan terjangkau bagi para ibu bekerja.

“Kalau mereka takut tidak ada yang mengasuh anaknya, kami buatkan Taman Penitipan Anak (TPA) dalam program Tamasya ini. Termasuk untuk memastikan yang bekerja tetap bisa bekerja,” jelas Wihaji.

Program ini juga melibatkan kerja sama lintas kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup. 

Setiap korporasi yang bergerak di sektor lingkungan, seperti perusahaan sawit, diwajibkan memiliki fasilitas Tamasya sebagai bagian dari syarat perizinan dan tanggung jawab sosial.