4 Kasus Suap Seret Sudewo Muncul Lagi, Warga Pati Ancam Demo Berhari-hari Tuntut Bupati Lengser

SURYAMALANG.COM | PATI - Sepanjang aksi demo warga Pati berlangsung, teriakan menuntut Bupati Sudewo lengser dari jabatannya terus digaungkan, Rabu (13/8/2025).

Sudewo dilantik menjadi Bupati Pati pada 20 Pebruari 2025 lalu, kini warga Pati menuntutnya menanggalkan jabatannya.

Ya, hari ini 13 Agustus 2025, warga Kabupaten Pati seolah membuat sejarah baru dengan jumlah peserta aksi puluhan ribu.

Massa aksi menggelar demonstrasi besar-besaran di kawasan Alun-Alun Kabupaten Pati.

Mereka tak lagi menuntut pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 250 persen, melainkan juga menuntut Bupati Pati yang belum genap setahun memimpin itu agar lengser.

Di tengah tuntutan warga, muncul pula dugaan 4 kasus suap yang menyeret Sudewo ketika masih menjadi anggota DPR RI dari Partai Gerindra.   

Empat dugaan suap yang menyeret Sudewo kala itu antara lain : 

1. Jalur Kereta Api Ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kaliyoso (Jawa Tengah)
2. Pembangunan jalur kereta di Makassar (Sulawesi Selatan)
3. Empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur (Jawa Barat)
4. Perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatra

Kasus ini terungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa (11/4/2023).

Kala itu, KPK menjaring 25 orang dari berbagai lokasi, dengan 10 di antaranya menjadi tersangka.

Baca juga: Bisakah Bupati Sudewo Lengser? Warga Pati Tetap Demo meski Kenaikan PBB Dibatalkan

Polisi tembakkan gas air mata

Dalam aksi warga Pati kali ini, massa melemparkan ratusan gelas air mineral dan memaksa masuk ke kantor Bupati Pati.

Namun, mereka kesulitan menerobos pagar kantor Bupati Pati lantaran dijaga ketat oleh personel kepolisian .

Polisi terlihat mengerahkan meriam air atau mobil water cannon untuk mengatasi situasi yang semakin anarkis.

Polisi juga menembakkan gas air mata yang membuat banyak orang terjebak dan tidak bisa keluar dari lokasi tersebut.

Beberapa massa terlihat mulai mendorong pintu gerbang dan berusaha merobohkannya.

"Bupati harus lengser, bupati lengser," ucap perwakilan massa.

"Turun, turun, turun Sudewo, turun Sudewo sekarang juga," 

"Kita di sini mengikuti tantangan Bupati Sudewo, kita datang 50.000 orang bahkan lebih, tapi kenapa Sudewo tidak menampakkan diri. Bupati pengecut," ucap massa di atas panggung.

Baca juga: DAFTAR Kebijakan Kontroversial Sudewo Bupati Pati Padahal Baru 5 Bulan Menjabat, PBB Naik 250 Persen

Ancam demo berhari-hari sampai Sudewo mundur

Massa aksi datang sejak subuh dan berangsur-angur datang diperkirakan nantinya mencapai 100 ribu orang lebih.

Pantauan Tribun Jateng (grup SURYAMALANG.COM), massa aksi sudah berdatangan sejak subuh.

Mereka membawa perlengkapan demonstrasi, di antaranya keranda jenazah bertuliskan "Keranda Penipu", truk orasi, dan sejumlah atribut demo.

Inisiator aksi unjuk rasa, Ahmad Husein yang tiba di depan Kantor Bupati Pati sejak pukul 07.00 WIB menegaskan perkiraan massa yang akan terlibat tembus 100 ribu orang.

Massa datang dari Batangan, Puncakwangi, Kayen, dan seluruh penjuru Kabupaten Pati.

Jumlah massa tersebut dua kali lipat dari tantangan 50 ribu massa yang sempat dilontarkan Bupati Pati, Sudewo, beberapa waktu lalu.

"Persiapan hari ini diperkirakan 100 ribu lebih (massa). Melebihi (tantangan), kami dapat tantangan 50 ribu," terangnya kepada tribunjateng.com.

Husein menegaskan, banyaknya masyarakat yang terlibat dalam unjuk rasa kali ini, menandakan bahwa antusias masyarakat Pati sangat tinggi untuk menyuarakan tuntutan-tuntutan.

Yaitu menuntut Bupati Pati, Sudewo, lengser dari jabatannya.

Baca juga: Siapa Sudewo Bupati Pati Didemo Warga Gegara Naikkan Tarif PBB 250 Persen? Punya Harta Rp 31,5 M

Pihaknya mengancam akan terus melakukan aksi unjuk rasa hari demi hari sampai tuntutannya terpenuhi.

"Target tuntutan massa (Bupati) lengser. Kalau enggak lengser (hari ini, red), kami tetap bertahan di sini (Alun-Alun Pati)," tegasnya.

Husein yang didampingi beberapa peserta unjuk rasa dengan tegas melantangkan "Bupati Pati Sudewo Harus Lengser".

Kawasan Alun-Alun Pati akan terus diduduki massa sampai tuntutan benar-benar terpenuhi.

Husein tak lupa mengajak dan mengimbau masyarakat Kabupaten Pati agar mengikuti unjuk rasa dengan tertib dan aman.

Serta jangan bertidak anarkis, apalagi merusak fasilitas umum.

"Kita hari ini akan membuktikan Pati aman dan damai," jelasnya.

Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto menegaskan aksi akan terus digelar hingga Sudewo mundur.

“Jika Sudewo tidak mundur, aksi berlanjut sampai dia mundur. Dua hari, tiga hari, tetap kami layani. Kami tunggui di sini sampai mundur," ucapnya.

Gelombang aksi ini turut mendapat dukungan logistik dari warga.

Lebih dari 20 posko donasi berdiri di sekitar Alun-Alun Pati, menyalurkan lebih dari 5.000 dus berisi air mineral, roti, buah, kerupuk, hingga mi instan.

"Ini donasi dari masyarakat, kami kelola untuk masyarakat. Ada 20 posko lebih yang sudah kami siapkan," kata Koordinator penyaluran, Mulyati (50).

Meski Sudewo akhirnya mencabut kebijakan kenaikan pajak, kekecewaan massa sudah telanjur membara.

Tuntutan mereka kini hanya satu: Bupati Sudewo harus turun dari jabatannya.

Dugaan Sudewo terseret kasu suap

Di tengah demonstrasi besar, kasus masa lalu Sudewo muncul kembali.

Kasus itu adalah dugaan suap senilai Rp 3 miliar saat Sudewo menjadi anggota DPR RI.

Sudewo terseret dalam dugaan kasus suap proyek perkeretaapian.

Di tengah polemik kenaikan pajak ini, publik kembali mengulik rekam jejak Sudewo.

Ia pernah terseret dalam dugaan suap pengadaan barang-jasa pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Proyek-proyek yang diduga terlibat antara lain: Jalur Kereta Api Ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kaliyoso (Jawa Tengah), pembangunan jalur kereta di Makassar (Sulawesi Selatan), empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur (Jawa Barat) dan perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatra.

Sudewo, saat itu anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra, ikut diperiksa KPK pada Kamis (3/8/2023) sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya.

Dalam putusan Pengadilan Tipikor Semarang, 18 Januari 2024, Putu dinyatakan menerima suap Rp 3,4 miliar dari kontraktor tiga proyek perkeretaapian.

Ia divonis 5 tahun penjara, denda Rp 350 juta subsider 4 bulan, dan wajib membayar uang pengganti Rp 3,4 miliar.

Meski demikian, hingga kini status Sudewo dalam perkara tersebut tidak pernah dijelaskan.

Bahkan, Jateng Corruption Watch (JCW) sempat mempersoalkan pencalonannya dalam Pilkada Serentak 2024 ketika kasus itu masih bergulir.

Koordinator JCW, Kahar Muamalsyah, menilai aneh jika status Sudewo belum jelas meski KPK pernah menyita uang tunai sekitar Rp 3 miliar dari kediamannya.

"Uang yang disita itu kan sebagai barang bukti adanya keterlibatan yang bersangkutan," kata Kahar, Selasa (31/12/2024).

Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dan Tribunnews.com