DPRD Kota Malang Evaluasi Program Sekolah Rakyat, Dorong Pemkot Bisa Ambil Peran Maksimal

SURYAMALANG.COM, MALANG - DPRD Kota Malang mendorong eksekutif bisa bergerak maksimal mengimplementasikan program nasional yang dilakukan di daerah.

Dalam rapat evaluasi di Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (19/8/2025), DPRD Kota Malang melihat kewenangan pemerintah pusat masih mendominasi.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menilai, hal itu wajar karena program tersebut bersumber dari APBN, meski begitu, Amithya mendorong agar peran pemerintah daerah bisa dimaksimalkan.

Seperti pendataan murid serta guru yang disiapkan daerah Kota Malang. Hal lain fasilitas penunjang seperti keamanan.

"Contoh ketika kebutuhan pagar untuk keamanan tidak bisa dikerjakan oleh Kementerian PU, Pemkot Malang bisa ambil peran. Menugaskan satpam untuk menjaga keamanan dan anak-anak di dalam," ujarnya kepada SURYAMALANG.COM, Selasa (19/8/2025).

Baca juga: Pemkot Malang Dukung Program Pengolahan Sampah Diubah Jadi Energi Listrik, Bisa Realisasi Tahun Ini

Dalam rapat evaluasi tersebut, hadir sejumlah kepala dinas dari Dinsos-P3AP2KB, Disdikbud, Dinkes, BKAD hingga DPUPR-PKP Kota Malang.

Amithya berpendapat, minimnya kewenangan di daerah membuat sejumlah dinas terkait tak bisa bergerak leluasa.

Amithya menyarankan dinas terkait mampu membangun komunikasi dengan warga yang anak-anaknya sekolah di Sekolah Rakyat (SR).

Menurutnya, hal tersebut bisa membantu orangtua terus mendukung anak-anaknya yang tinggal di asrama. Para siswa sekolah rakyat tinggal di asrama sekolah selama mengikuti program.

"Pemkot Malang harus bisa mengambil peran ini. Orangtua perlu diajak bicara agar dukungan mereka ke anak-anak terus mengalir."

"Kan anak-anak tinggal di asrama, yang mungkin selama ini tinggal serumah dengan orangtua mereka," paparya.

Perlu waktu bagi anak-anak untuk membiasakan diri tinggal di asrama. Hal lain yang diapresiasi Amtihya adalah ketersedian tenaga pendidik untuk para siswa.

Menurutnya kebutuhan sudah sesuai standar sehingga program bisa berjalan. Dia berharap Sekolah Rakyat benar benar menghasilkan siswa berkualitas.

Kepala Dinas PUPR-PKP, Dandung Julharjanto mengatakan tidak ada hal krusial yang menjadi catatan pasca rapat evaluasi. Dinasnya selama ini tidak mengambil banyak peran. Pemerintah pusat mengurusi banyak hal yang berkaitan dengan pembangunan.

Dikatakan Dandung, sekolah yang saat ini ditempati untuk SR tingkat SMP tidak permanen. Suatu ketika nanti bisa pindah ke tempat baru yang permanen.

"Nanti yang bangun tetap pemerintah pusat, kami tetap koordinasi untuk membantu tempat mana yang sesuai."

"Semua ditangani oleh pemerintah pusat. Pusat semua. Kami sementara sesuai arahan begitu saja," katanya.

Dukungan yang selama ini diberikan oleh DPUPR-PKP seperti pembangunan jalan menuju sekolah.

Dandung mengatakan pihaknya telah memperbaiki jalan menuju SR yang terletak di bekas gedung Politeknik Malang.

"Ya paling misal infastruktur jalan ke lokasi SR. Kalau bangunan gedung, kami tidak terlibat secara langsung."

"Jadi, kalau untuk sesuai kebutuhan yang standar, di sana kan harus ada asrama, selain ruang belajar mengajar, harus ada sarana olahraga. Catatan yang perlu dipahami bahwa SR saat ini, sifatnya masih sementara tempatnya. Belum permanen. Ini catatannya. Bisa jadi pindah ke tempat lain," papar Dandung.