Evaluasi Kinerja Menteri, Menghindarkan Kinerja Kamuflatif

Oleh : Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI

SURYAMALANG.COM - Presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menteri. Sebab para menteri dipilih dan diangkat oleh Presiden.

Para menteri adalah pembantu Pak Presiden.

Dengan demikian pergantian atau tidaknya menteri semata mata kepentingan strategis Presiden.

Namun demikian, Presiden memiliki beberapa organisasi teknis yang bisa membantu Presiden untuk melihat kinerja menteri.

Presiden memiliki Kantor Staf Presiden, memiliki Sekretariat Kabinet, bahkan beberapa staf khusus sesuai bidangnya masing masing.

Organisasi teknis itu sebenarnya bisa menyusun Key Perfomance Indikator (KPI) untuk menilai seorang menteri perfomance kinerjanya atau tidak.

Dengan demikian ukurannya jelas, ada target target, dukungan organisasi, anggaran, dan timelinenya.

Semisal KPI bisa disepakati akan disampaikan enam bulan sekali untuk mengukur progres kerja menteri.

Jadi ukuran evaluasinya jelas, tidak subyektif, sehingga yang mengevaluasi dan yang di evaluasi sama sama memiliki pegangan yang jelas.

Jadi kalau ada menteri terevaluasi karena kinerjanya, maka sang menteri tidak akan merasa di evaluasi secara sepihak.

Dengan dasar demikian saya kira tidak akan ada menteri merasa kecewa jika kena reshufle karena kinerjanya yang tidak baik.

Sebaliknya, Pak Presiden juga bisa mendapatkan ukuran ukuran yang kongkrit atas kinerja anak buahnya.

Model evaluasi demikian juga akan menghindarkan Pak Presiden mendapati anak buah yang membangun kinerja kamuflatif.

Apa kinerja kamuflatif itu, yakni kinerja yang seolah olah populer di mata rakyat karena lebih sering muncul hebohnya, tetapi tindakan atau kebijakannya tidak berdampak pada perubahan struktural sebagaimana yang dijanjikan Pak Presiden dalam Asta Citanya.