Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aqwamit Torik
SURYAMALANG.COM, PAMEKASAN -
Gubernur Jawa Timur meminta agar para guru nantinya tak lakukan aksi turun ke jalan saat menyampaikan aspirasi, karena dikhawatirkan disusupi oleh pihak yang tak bertanggung jawab.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo saat menghadiri puncak acara Peringatan Hari Guru Nasional, HUT ke 73 PGRI dan Hari Aksara Internasional ke 53, di Stadion A Yani kabupaten Pamekasan, Sabtu (17/11/2018).
Gubernur Jawa Timur menyarankan, agar para guru bisa duduk bersama di gedung negara Grahadi Surabaya, dan berdialog untuk mencari solusi.
"Apabila melakukan demonstrasi di jalan ditakutkan akan disusupi orang lain, yang mempunyai kepentingan lain dan bisa menimbulkan perbuatan anarkis," kata Pakde Karwo.
Gubernur Jawa Timur dua periode itu juga menjelaskan, masalah guru honorer saat ini, Pemprov Jawa Timur sudah memfasilitasi Guru Tidak Tetap (GTT), karena keberadaan mereka sangat dibutuhkan.
Tapi, lanjut Pakde Karwo, untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus melalui proses sesuai dengan undang-undang.
"Kalau untuk mengubah undang-undang itu merupakan wewenang DPR Pusat," pungkasnya.
Sementara Ketua Umum PB PGRI, Dr Unifah Rasyidin mengatakan, PGRI sebagai organisasi profesi berperan untuk memerangi dan melawan kebodohan. Selain itu juga untuk mengangkat harkat dan martabat guru.
Sejalan dengan berkembangnya dunia digital, PGRI menantang semua guru untuk mempunyai andil dalam gagasan ikut mengembangkan dunia digital.
"Guru harus inspiratif, perannya tidak bisa tergantikan oleh teknologi walaupun perkembangan teknologi begitu cepat," ungkapnya.
Oleh karena itu, Unifah Rasyidin berharap agar seluruh guru harus terus meningkatkan ilmu pengetahuannya, seiring dengan perkembangan teknologi.
"Caranya ya dengan mengikuti inovasi, saling terbuka dan membuka jejaring, serta harus senang membaca agar tidak terjerat oleh berita yang tidak benar atau hoax," pungkasnya.