Baca tanpa iklan
SURYAMALANG.com – Komisioner Komisi Pmeilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Nurdin mengungkap beberapa faktor yang menyebabkan petugas TPS pada pemilu dan pilpres 2019 banyak yang sakit hingga meninggal.
Banyak berita yang beredar mengenai petugas atau panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit hingga meninggal sepanjang penyelenggaraan pemilu dan pilpres 2019.
Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan banyak panitia kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) banyak yang sakit hingga meninggal diungkap Nurdin dilansir dari artikel Kompas.com dengan judul Ini Penyebab Banyak Petugas TPS Sakit hingga Meninggal Saat Pemilu.
1. Penyelenggaraan bersamaan pemilu dan pilpres untuk presiden, DPR, DPRD, dan DPD
Digelarnya pemilu dan pilpres untuk pemilihan presiden, DPR, DPRD, dan DPD secara bersamaan mempengaruhi fisik dan psikis para panitia.
Dengan banyaknya hal yang harus diorganisasi secara bersamaan berpengaruh pada tenaga, waktu, hingga pikiran petugas.
"Kemudian secara enggak langsung tingkat pekerjaan kemudian pikiran, tenaga juga harus ekstra.”
2. Dana yang Diperoleh Sama seperti Pemilu Sebelumnya.
Selain memengaruhi tenaga, pikiran, dan waktu panitia, faktor lainnya yang penting yakni hasil yang didaptkan oleh petugas KPPS sama saja seperti pemilu sebelumnya dimana beban yang ditanggung pada pemilu sebelumnya relatif lebih enteng.
Nurdin juga mengungkapkan bahwa banyak petugas yang akhirnya mengundurkan diri akibat faktor ini.
“Di samping itu memang anggaran sama saja artinya yang diperoleh teman-teman. Walaupun pekerjaan banyak dananya sama saja (seperti pemilu sebelumnya),"
3. Pengurusan Logistik yang Banyak
Akibat dilakukannya pemilu serentak untuk pemilihan presiden DPR, DPRD, dan DPD logostik untuk Pemilu 2019 pun juga semakin banyak.
Dengan begitu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengalami kesulitan dalam mengurus logistik dalam jumlah banyak.
"Apalagi mereka ini orang yang kita rekrut bekerja selama pemilu saja sehingga dia awalnya belum paham sistemnya learning by doing terus ditambah lagi ada pembatasan periodesasi PPK, PPS, dan KPPS. Sehingga yang sudah berkali-kali ikut pemilu harus kita stop dengan adanya regulasi itu," ujarnya.