Baca tanpa iklan
Anam menjelaskan, penyebab PSU di kedua TPS tersebut berbeda.
Untuk kasus di Surabaya, petugas TPS 46 Kedurus menandai tiap surat suara berdasarkan jumlah DPT.
Pihak KPU Surabaya telah melakukan klarifikasi terhadap petugas KPPS tersebut.
Petugas TPS, menurut KPU, melakukan penandaan dengan memberikan nomor urut pada surat suara.
Hal tersebut bertujuan memudahkan proses penghitungan surat suara saat pelaksanaan proses hitung suara.
Hal ini disebut bukan dimaksudkan untuk hal yang melanggar regulasi.
"Namun, karena KPPS memberikan penandaan (nomor urut) pada surat suara sehingga tidak menjamin asas kerahasiaan pemilih," katanya.
Pihak KPU melakukan pungut ulang juga menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Kami akui, hal ini terjadi karena kekurangpahaman KPPS dalam memahami jenis-jenis pemilih," kata Anam.
"Misalnya di Malang. Sehingga, mengakibatkan lolosnya pemilih yang sebenarnya tidak memiliki hak untuk memberikan suara di TPS tersebut," kata Anam.
Untuk diketahui, proses pemungutan suara Pilkada serentak 2020 baru saja dilakukan pada Rabu (9/12/2020) lalu.
Di Jatim, ada 19 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, termasuk, Surabaya dan Kabupaten Malang. (Bobby)
2. Pelanggaran Pilkada Malang 2020, Bawaslu Kabupaten Malang Ungkap Warga Bukan DPT Ikut Nyoblos
Sebuah temuan dugaan pelanggaran di proses Pilkada Malang 2020 terungkap.
Bawaslu Kabupaten Malang mengendus adanya penyusup alias warga yang tak terdaftar jadi DPT tapi ikut nyoblos di TPS.