SURYAMALANG.COM, MALANG - Pemberian bantuan untuk korban maupun keluarga korban tragedi Kanjuruhan belum maksimal.

Temuan ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh Malang Corruption Watch (MCW) mulai April 2023 sampai Mei 2023.

"Masyarakat umum menilai bahwa korban dan keluarga telah dapat banyak bantuan. Tapi, itu tidak terbukti. Ternyata bantuan yang diterima korban dan keluarga kurang maksimal," ujar Adi Susilo, Koordinator MCW kepada SURYAMALANG.COM, Jumat (29/9).

Korban dan keluarga korban juga mendapat bantuan tidak merata, baik korban dari Kota Malang, Kabupaten Malang, maupun dari luar Malang Raya.

Adi menyatakan tidak ada porsi anggaran yang jelas terhadap korban tragedi Kanjuruhan. Permasalahannya adalah posisi hukum tragedi Kanjuruhan masih dianggap sebagai pelanggaran hukum biasa.

"Efeknya, tidak ada kepastian atas hak-hak korban. Permasalahannya, bantuan tidak satu pintu, bantuan tidak merata, dan tidak ada porsi anggaran. ITu juga terjadi di pemerintah tingkat daerah," katanya.

Adi menyebutkan tragedi yang menewaskan 135 orang itu menimbulkan luka fisik, luka psikis, dan dampak ekonomi terhadap kesejahteraan keluarga korban.

Hasil riset tersebut akan dipaparkan di Gedung Kuliah Bersama IV, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada 30 Oktober 2023 pukul 13.30 WIB.

"Kami memiliki misi untuk mengenang kembali setahun tragedi Kanjuruhan. Masalah Kanjuruhan bukan hanya isu orang asli Malang Raya, tapi isu bersama. Kami sesama manusia punya tanggungjawab untuk memperjuangkan keadilan," imbuhnya.

Adi menilai pemberian bantuan ini tidak begitu menjadi sorotan. Menurutnya, korban dan kelompok masyarakat lain masih memprioritaskan perjuangan keadilan.

"Yang utama adalah para pelaku mendapat sanksi seadil-adilnya sesuai perspektif korban selama ini. Menurut para korban, pelaku belum diusut sampai tuntas sesuai rantai komando," katanya.