Berita Malang Hari Ini

Mahasiswa dari Berbagai Organisasi di Malang Ingatkan Presiden Jokowi Bersikap Netral di Pemilu 2024

Penulis: Benni Indo
Editor: Eko Darmoko
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Organisasi mahasiswa dari berbagai latar belakang di Kota Malang kompak menyerukan menjaga demokrasi dari ancaman kepentingan politik belaka. Puluhan mahasiswa itu menggelar aksi di perempatan Radjabali, Kota Malang, Jumat (9/2/2024).

SURYAMALANG.COM, MALANG - Organisasi mahasiswa dari berbagai latar belakang di Kota Malang kompak menyerukan menjaga demokrasi dari ancaman kepentingan politik belaka.

Puluhan mahasiswa itu menggelar aksi di perempatan Radjabali, Kota Malang, Jumat (9/2/2024). Mereka mendesak sejumlah pihak bisa memberikan contoh yang baik terhadap rakyat saat Pemilu berlangsung.

Dinamika politik nasional akhir-akhir ini mendorong mahasiswa dari beragam latar belakang organisasi bergerak di Kota Malang. Tidak sekali ini saja, sejumlah gerakan telah dilakukan beberapa kali sebelumnya di kampus masing-masing.

Mereka menilai, kehidupan demokrasi di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Berbagai praktik penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh para aparatur negara nampaknya telah melenceng dari koridor moral, etik dan marwah yang semestinya.

"Kondisi demokrasi juga mengawatirkan dengan adanya berbagai intervensi hukum dan konstitusi untuk memuluskan kepentingan satu-dua golongan hingga hak-hak sipil juga terancam dengan adanya berbagai tindak intimidasi serta intervensi yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum," ujar Ketua Presidium PMKRI Malang, Doroteus Hartono, Jumat (9/2/2024).

Doroteus yang juga koordinator aksi menyebut, gerakan di Kota Malang itu dinamakan Cipayung Plus Malang Raya. Mahasiswa meminta Presiden Joko Widodo, sebagai sosok yang masih menjadi kepala negara, tidak berpihak kepada salah satu calon presiden dan wakil presiden. Hingga pada akhirnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan bahwa ia boleh berkampanye dan boleh memihak.

"Kecemasan akan sikap netralitas Presiden Joko Widodo yang akhir-akhir ini sudah banyak disuarakan oleh sivitas akademik seakan menjadi sinyal awas untuk menunjukan sikap kenegarawanannya menjelang momentum Pemilu 2024. Kami menyadari suara intlektual kampus adalah suara kebenaran, suara penuh rasionalitas. Gerakan ini akan semakin baik apabila disuarakan oleh sivitas akademik di seluruh Indonesia," serunya.

Ketua Umum IMM Malang Raya, Fadhil Fathurochman menambahkan, kondisi demokrasi sudah melenceng dari jalan yang benar. Para akademisi di sejumlah kamus juga telah mengeluarkan pernyataan sikap yang seharusnya direspon oleh pemerintahan dengan mengembalikan kondisi demokrasi yang ideal.

"Salah satu ancaman nyata dalam proses pemilu adalah praktik politik uang dan black campaign. Praktik-praktik ini tidak dapat ditolerir dan tidak dapat dibenarkan, terlebih seluruh elemen masyarakat begitu antusias dalam mendukung para calon pemimpin negara," ujarnya.

Di sisi lain, ia juga melihat penyelenggaraan pemilu 2024 akan cukup sulit berjalan aman dan damai jika lembaga penyelenggara tidak netral. Sikap yang tidak netral akan membuat kepercayaan rakyat kepada lembaga negara turun. Seharusnya, penyelenggaraan Pemilu berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta bebas dari manipulasi, intimidasi, intervensi atau pelanggaran lainnya.

Aksi mahasiswa dengan nama Cipayung Plus Malang Raya itu menyatakan sikap secara tegas dan penuh sadar untuk menuntut Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara, Pejabat Negara, dan Aparatur Sipil Negara untuk menjunjung tinggi sikap kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan kewenangannya sebagai pejabat publik. Serta harus bersikap netral dan tidak bercondong pada salah satu Paslon dalam kontestasi Pemilu 2024.

Menolak adanya intervensi, kampanye hitam, dan politik uang dari kekuatan politik manapun pada Pemilu 2024. Mendesak seluruh elemen sivitas perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta di Malang Raya untuk bersikap dengan tegas atas kondisi kemunduran demokrasi.

Mereka juga menuntut lembaga penyelenggara Pemilu mengedepankan asas demokrasi yang sehat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta bebas dari manipulasi, intimidasi, intervensi atau pelanggaran lainnya. Mengajak semua elemen masyarakat sipil untuk memaksimalkan partisipasi secara bermakna dalam seluruh proses Pemilu 2024, memastikan kedaulatan dan supremasi sipil, menjaga marwah demokrasi serta konstitusi agar tidak didegradasi oleh elemen manapun.

 

Berita Terkini