SURYAMALANG.COM, MALANG - Ada beberapa hal baru dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang SMP mendatang.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang akan melibatkan SMP swasta sebagai pilihan buat calon peserta didik. Sehingga di aplikasi PPDB online nanti ada pilihan 30 SMPN dan SMP swasta yang mau terlibat di PPDB ini.

"Nanti pilihannya tetap tiga sekolah. Terserah mau memilih apa," jelas Dodik Teguh Pribadi, Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang kepada SURYAMALANG.COM, Rabu (29/5/2024).

Dikatakannya, awal pelibatan SMP swasta dalam PPDB bersama ini ketika ada salah satu SMP swasta ingin ikut.

Lalu ia menyampaikan kepada kepala dinas mengenai keinginan itu. Dan ternyata kadis menyambut baik dengan mengajak seluruh SMP swasta terlibat.

"Kemudian kami sampaikan hal itu pada korwil dan MKKS dan disambut baik," tambah Dodik.

Menurut Dodik, bahwa mungkin tidak semua SMP swasta ikut karena ada beberapa yang mungkin sudah terpenuhi pagunya.

Maka sekolah swasta yang terlibat di PPDB bersama nanti harus mencantumkan kebutuhan pagu/jumlah rombel, alamat sekolah, biaya SPP dan DPP /uang gedung dan nama kepala sekolah.

Tujuannya agar calon peserta didik bisa mendapatkan informasi yang utuh tentang SMP swasta yang akan dipilih calon peserta didik.

"Dengan adanya informasi biaya SPP/DPP maka calon peserta didik bisa mempertimbangkan pilihannya."

"Jangan sampai sudah memilih lalu ada kendala di biaya. Sebab ada juga SMP swasta yang gratis karena mengandalkan dari BOS," jawab dia.

Sekolah swasta tidak dibebankan biaya atau gratis saat ikut PPDB bersama ini.

"Pada 2016/2017 lalu memang pernah SMP swasta dilibatkan dalam PPDB bersama. Tapi waktu itu, operator yang kita gandeng mengenakan biaya. Sedang hasilnya tidak signifikan pada perolehan siswa baru," tutur Dodik.

Namun dengan operator/vendor sekarang tidak ada biaya sama sekali meski ada tambahan data itu.

Sedang Rudianto, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Kota Malang  menyambut baik terkait PPDB bersama ini.

"Yang akan berlangsung nanti berbeda. Kalau sebelumnya berbayar, yang sekarang gratis. Hal ini cukup membamtu kami dari sekolah kecil untuk proses PPDB, semoga berkorelasi positif," jawab Rudianto terpisah.

Saat ini, MMKS SMP Swasta, masih proses penjaringan data sekolah swasta yang berkenan mengikuti PPDB online Kota Malang bersama SMP Negeri.

Hal baru lainnya adalah untuk jalur afirmasi harus memakai KIP, KKS,  kartu pra sejahtera, PKH dan BNTD (Bantuan Non Tunai Daerah).

"Tapi informasi dari Dinsos, BNTD fakum dulu. Jadi jika dipakai untuk mendaftar di jalur afirmasi. Sehingga perlu dimutakhirkan datanya," jawab dia.

Untuk mengecek kondisi itu, bisa dilakukan secara online dari data.

"Jadi tidak usah mengaku miskin," jelasnya.

Untuk mengecek apakah berasal dari keluarga tidak mampu dengan dibuktikan dengan: (1) Terdaftar pada website: https://pdktsam.malangkota.go.id/pencarian-data; atau (2)Terdaftar pada DTKS(Data Terpadu Kelurga Sejahtera)dengan melakukan akses pada https://cekbansos.kemensos.go.id  dan  mencetak  Surat  Keterangan  DTKS dari Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang. Atau (3) Kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Sedang bagi yang memiliki KIP, yang diakui di PPDB adalah dari kementrian. Bukan KIP dari legislatif yang kartunya berafiliasi dengan bank tertentu sehingga lebih menjadi kartu ATM.

"Yang kita pakai adalah KIP dari kementrian di mana di belakang kartu ada indentitasnya, nama, NISN dan NIK, alamat dll. "

"Adapun seleksi di PPDB adalah meliputi jalur afirmasi, kepindahan orang tua, prestasi lomba dan nilai rapor serta zonasi," sambungnya.