Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyatakan Pemkot Malang telah melakukan kajian perbaikan transportasi publik.

Kajian itu juga menganlisi skema penggajian yang akan diterapkan kepada para sopir. 

Sopir angkutan kota rencananya akan mendapatkan upah minimal sesuai upah minimum kota.

Selaras dengan rencana kebijakan itu, Pemerintah Kota Malang memastikan bahwa ke depannya pelayanan publik di bidang transportasi akan lebih baik.

Pemkot malang telah berkoordinasi dengan Kemenhub untuk merealisasikan rencana program buy the service (BTS). Angkutan yang ada saat ini akan diubah sehingga penumpang bisa menjadi nyaman.

"Nanti, angkutan itu milik Pemkot Malang, para sopir akan kami rekrut. Jadi tidak usah bayar-bayar yang lain," ujar Wahyu Hidayat disambut tepuk tangan para sopir saat bertemu di Terminal Arjosari. 

Wahyu menilai, kondisi angkutan kota di Kota Malang saat ini masih jauh dari layak.

Perlu ada perbaikan agar masyarakat bisa kembali lagi menikmati transportasi publik.

Untuk menarik minat masyarakat menggunakan transportasi publik, rencananya skema uji coba di awal nanti akan diberlakukan tiket gratis.

"Jadi kami ingin masyarakat nyaman dan senang naik angkutan kota. Kami gratiskan dulu di awal-awal," ungkap Wahyu Hidayat.

Wahyu Hidayat menyadari bahwa program perbaikan transportasi publik ini butuh waktu panjang.

Saat ini, kajian terhadap segala kebutuhan tengah dilakukan. Wahyu memberi tenggat waktu hingga September mendatang kepada Dinas Perhubungan untuk menyelesaikan kajian, dan sesegera mungkin melaksanakan uji coba.

"Jadi nanti ada waktu berangkat dan datang. Sudah tidak ada lagi nge "time". Kalau waktunya jalan, meskipun tidak ada penumpang, ya tetap jalan," kata Wahyu.