SURYAMALANG.COM, - Reaksi Jokowi disebut 'tukang kayu' buntut DPR tolak putusan MK soal Pilkada membuat publik semakin geram. 

Presiden Joko Widodo menyadari dan tahu julukan 'tukang kayu' disematkan kepadanya akhir-akhir ini khususnya oleh publik di media sosial. 

Warganet kerap mengasosiasikan Jokowi sebagai tukang kayu karena latar belakangnya selaku mantan pengusaha mebel.

Istilah tukang kayu itu juga sempat muncul di tengah kisruh kepemimpinan Partai Golkar, partai politik dengan lambang pohon beringin, yang dikaitkan dengan cawe-cawe Jokowi. 

Jokowi pun mengaku tak masalah dengan sindiran soal tukang kayu tersebut lalu menekankan jika MK punya wewenang untuk mengambil keputusan.

Tanpa menyebut sosok tukang kayu yang dimaksud, Jokowi merespons pembicaraan yang ramai di media sosial ihwal dirinya tersebut. 

"Ini sehari, dua hari, ini kalau melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada" kata Jokowi di Munas ke-XI Partai Golkar di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024) malam.

"Setelah saya lihat di media sosial, salah satu yang ramai tetap soal 'si tukang kayu'. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu 'tukang kayu' ini siapa," imbuh Jokowi melansir KompasTV (grup suryamalang).

Baca juga: Putusan MK Tidak Mengubah Rencana PDI Perjuangan untuk Berkoalisi di Pilwali Kota Malang 2024

Jokowi menyebut polemik tentang aturan pilkada itu terjadi antara Mahkamah Konstitusi (MK) selaku lembaga yudikatif dan DPR sebagai lembaga legislatif. 

"Padahal kita tahu semuanya, kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK" ujar Jokowi. 

"Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah 'si tukang kayu'," lanjut Jokowi. 

"Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan, bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif," kata Jokowi. 

Kepala Negara mengaku menghormati apa pun keputusan lembaga yudikatif dan legislatif.

Jokowi berharap kepada masyarakat untuk ikut mengikuti apa pun keputusan dari lembaga tersebut. 

"Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional," urainya.